Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh BP3D dibuka secara langsung oleh Sekda Kutai Barat yang dihadiri oleh beberapa SKPD terkait, Forum CSR Kubar, para Camat dan Lurah, seluruh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah di kota Sendawar, Direktur Politeknik, Pimpinan Perusda, Pimpinan Organisasi Profesi, Ketua Tim Khusus Kebijakan Bupati dan Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda, yang di laksanakan beberapa waktu lalu di BP3D Kabupaten Kutai Barat.
Pada acara pembukaan kegiatan konsultasi publik ini, Sekda Kutai Barat Aminnudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang juga sekaligus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016-2021. Kemudian Ia menjelaskan juga penyusunan RKP tahun 2018 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 serta Visi dan Misi Bupati Kubar periode 2016-2021.
Selanjutnya Aminnudin mengatakan “Substansi RKP tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintrah Kabupaten, Dunia Usaha/Swasta maupun yang ditempuh dengan mendorong aspirasi swadaya masyarakat”, ungkapnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan amanat Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang didukung oleh Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat beberapa tahapan atau proses dalam penyusunan RKPD meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, musrenbang tingkat kampung dan kecamatan, penyusunan rancangan Renja SKPD, konsultasi publik rancangan SKPD, forum SKPD, musrenbang RKPD, penetapan RKPD dan penetapan Renja SKPD.
Pada kesempatan ini pula Sekda berbicara bahwa forum konsultasi publik ini mempertegas Prioritas dan Sasaran Pembangunan agar sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi dengan tetap memperhatikan kondisi daerah serta diharapkan seluruh peserta yang hadiri bisa berperan aktif untuk memberi masukan dan kritik guna penyempurnaan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKP tahun 2018.
Dalam sambutannya juga Sekda kembali mengingatkan mengenai prioritas dan sasaran pembangunan tahun anggaran 2018 harus tetap bersinergi dan sinkron dengan pembangunan sebelumnya dan harus mengacu pada RPJPD (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005-2025. Adapaun beberapa pokok kebijakan yang terkait antara lain meningkatkan pengembangan SDM, mengurangi kemiskinan berbasis kampung, meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis kampung, mengembangkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi disektor Pertanian dan Kehutanan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meingkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Good Governance dan Clean Goverment).
Aminnudin juga menambahkan pada pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diharapkan juga tetap memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan serta isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat, seperti rendahnya kulitas SDM yang dimiliki (kualitas penyelenggaraan pendidikan), belum merata penempatan tenaga kerja pendidik diseuruh wilayah Kubarm keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, kualitas pelayanan kesehatan, belum ada produk unggulan yang berdaya saing tinggi pada sektor Pertanian dan Kehutanan serta masih rendahnya penerapan teknologi tepat guna, katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Achmad Sofyan bahwa konsultasi publik merupakan salah satu proses perencanaan dimana nanti akan dirancang tahapan akhir dari musrembang, dalam hal ini akan dirumuskan beberapa prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2018 tentu saja akan dilakukan analisis ekonomi daerah, analisis kondisi terakhir dari pembangunan serta mengevaluasi rencana kerja tahun 2017.
Ia juga mengatakan “semua program bisa dibiayai akan tetapi menyadari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil diharapkan kita sekalian bisa melihat dan mengerucutkan program-program prioritas yang menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang benar-benar harus bisa dicermati secara tepat sedangkan untuk program prioritas menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti contoh infrakstur, mencoba memilih wilayah yang askes atau jalan belum terbuka atau lancar baik akses antar kampung, kampung dengan kecamatan dan kecamatan dengan kabupaten. Selanjutnya Ia menambahkan pelayanan publik yang juga berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti masalah pendidikan juga pelayanan kesehatan yang menjadi fokus, berikutnya mengenai ekonomi kerayakatan yaitu harus bisa melihat dan memperhatikan bagaimana kita mampu menjadi daya saing daerah, melakukan efisiensi serta memodernisasi prasarana ekonomi kerayakatan sebagai bagian dari meningkatkan produktivitas sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang adil mandiri dan sejahtera”, tutupnya. (hms11)
