SENDAWAR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengadakan rapat Pemantapan Advokasi Kebijakan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Bapenda Kubar, Kamis (14/12) pagi.
Dalam Kegiatan ini Dinkes mengundang para praktisi kesehatan dan unsur perangkat daerah guna menjalin koordinasi dengan pemerintah dalam tahap perencanaan anggaran.
“Hal ini dapat menambah wacana para perangkat daerah untuk memastikan alokasi anggaran desa dibidang kesehatan,” ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aliman, yang juga bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan UKBM tersebut.
Menurutnya Aliman proporsi anggaran yang terbilang cukup besar dalam dana desa semestinya, mendukung kegiatan kesehatan yang dilaksanakan oleh kader kesehatan ditingkat Kampung hingga dusun.
Misalnya untuk menambah fasilitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memang sudah ada di setiap Kampung. “Masalah besaran anggaran di sesuaikan kebutuhan setiap kampungnya” katanya.
Dia menjelaskan Dana desa harus dialokasikan untuk program kesehatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No : HK.02.02/Menkes/52/2015, tentang rencana strategis kementerian kesehatan. Yang mendorong desa untuk mengalokasi dan memanfaatkan dana desa untuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
Dinkes Kubar belum menerima data secara menyeluruh untuk penganggaran desa, akan tetapi, kata Aloman pihaknya sangat mengapresiasi Kampung-kampung yang sudah memulai memberikan proporsi anggaran bidang kesehatan. “Dan saya harap Kampung lain bisa mengikuti dan mengalokasikan dana desa untuk bidang kesehatan” ucapnya.
UKBM merupakan unit-unit kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat, sudah sepatutnya mendapat manfaat dari kehadiran ADD. Seperti yang diketahui di desa sudah berkembang berbagai kegiatan UKBM.
Seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, namun demikian perkembangan UKBM yang ada di desa. sehingga saat ini masih belum optimal sehingga dukungan ADD. Jadi diharapkan dapat mampu membantu permasalahan yang dihadapi oleh UKBM pada umumnya.
Kegiatan UKBM tentunya harus didukung oleh semua pihak terkait tanpa terkecuali, Dia berharap nantinya Puskesmas dan pihak terkait lebih gencar koordinasi Kampung-kampung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.
Hadirnya para perangkat daerah dari lintas sektoral dimaksudkan untuk memantapkan teknis pelaksanaan dan pendampingan akan program ini. Misalnya Dinas Pertanian bisa mengupayakan pengelolaan pangan, Dinas Perikanan dapat mensupport, mendapatkan ikan untuk pemenuhan gizi.
Yang terpenting dari kegiatan ini adalah masyarakat di tuntut untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih sehat dengan penerapan Gerakan Hidup Sehat (germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari hari. (ADV/hms36/NAW).
