(Kiri) Bupati Kutai Barat, saat ikuti rakornas wasin 2021. Foto: Andreas (Dinkominfo)
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Kawal Efektivitas Belanja Pulihkan Ekonomi menjadi tema Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2021 yang dipimpin langsung Presiden RI diikuti kementerian/lembaga dan jajaran Kepala Daerah se-Indonesia dari Istana Negara secara virtual melalui Zoom meeting dan Pemerintah Kutai Barat diikuti oleh Bupati Kutai Barat FX Yapan didampingi oleh Inspektur Ispektorat Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo di ruang Koordinasi Setdakab Kutai Barat. Kamis (27/05)
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, dalam melaksanakan program dan anggaran. mengikuti prosedur itu penting untuk tercapainya target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif dan efisien. “Hal yang ditunggu oleh masyrakat itu adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah dan pengawasan harus menjamin tidak ada yang disalah gunakan apalagi di korupsi,”tegas presiden.
“Tidak akan adanya toleransi sedikit pun jika adanya penyalahgunaan atau pun penyelewengan anggaran apalagi disaat kondisi kita saat ini, segalanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi covid -19 yang masih berlangsung,” jelasnya.
Ditambahkannya “Disaat ini kita semua diberbagai kalangan baik masyarakat pekerja pengusaha dan pemerintah harus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian yang ada dinegara kita ini”.
Tahun 2021 adalah tahun percepatan ekonomi Nasional dan target pada kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7% ini bukan suatu hal yang mudah oleh sebab itu orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik, Pemerintah telah menyediakan dana pemulihan ekonomi sebesar 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi bisa bangkit kembali.
“Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi belanja adalah hal yang sangat penting dan hal yang paling saya tekankan adalah hal yang harus orkestrasinya diperhatikan aparat pengawas pemerintah yakni meminta percepatan anggaran belanja Pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan karena realisasi belanja Pemerintah masih rendah sekitar 15% untuk APBN dan 7% APBD,” tambahnya.
Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat pada kuartal yang pertama 10,98% kemudian untuk pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah masih kurang dari 5 % oleh karena itu seluruh aparat pengawasan pemerintah betul-betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini dan memberikan solusi serta menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini agar bisa merealisiskan APBN dan APBD tersebut.
“Kualitas perencanaan yang perlu ditingakatkan karena masih banyak program yang tidak jelas tingkat keberhasilannya, tidak jelas sasarannya sehingga tidak mendukung dan tidak singkron dengan tujuan kegiatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah masih terjadi akhirnya masyarakat tidak menikmati program pemerintah secara optimal,” pungkasnya.
Penulis: Andreas, Editing: Hermanto
