Antisipasi Kekurangan Kuota BBM Bersubsidi DPRD Dan Pemkab Kubar Minta Kekurangannya Ditambah Dengan Pertamax

Pengantri BBM bersubsidi selalu Penuh di SPBU maupun di APMS di Kutai Barat. Foto : Lilis (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Bahan Bakar Minyak(BBM) sudah tidak lagi mengalami kelangkaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu panik dan mudah percaya dengan informasi terkait Pertalite yang akan dihapus.

“Karena itu tidak benar. Dan saya minta agar masyarakat dapat membeli seperlunya saja karena BBM ini dibutuhkan semua masyarakat. Kalau kita beli normal saja saya yakin BBM ini tidak akan langka,” ungkap Ketua Dewan Ridwai.

Dia menjelaskan terkait BBM yang sempat mengalami kelangkaan pada pekan lalu yakni dikarenakan Pihat PT. Pertamina mengurangi kuota BBM untuk Kutai Barat lantaran selama ini pengiriman selalu over kuota.

“Kami bersama Pemda Kutai Barat telah melaksanakan pertemuan bersama pertamina di Samarinda waktu lalu dan pihaknya langsung merespon keluhan masyarakat dan Pemda Kutai Barat,”ungkapnya kepada awak media.

Ia beberkan bahwa pihak pertamina telah menormalisasikan pengiriman tetapi juga belum dapat menjamin 100% lancar karena kondisi jalan Samarinda-Kubar yang rusak parah. Sehingga pengiriman bisa saja tersendat.

“Dan data kuota BBM untuk Kutai Barat ialah 80-an Kilo Liter (KL) perhari. Dan pada bulan juli ini dikurangi sekitar 50 persen yakni 40-50 KL jadi Kubar mengalami kekurangan yang mana hanya mendapatkan sehari cuman dapat 30-40 K.L. Sedangkan pada bulan juni lalu mendapatkan sekitar 84 KL perhari,” terangnya.

Urainya bahwa alasan pertamina yakni pengiriman selalu over kuota. Maka sisa kuota BBM bersubsidi untuk Kutai Barat akan habis sekitar bulan September atau Oktober.

“Jadi alasan mereka kalau dikirim sama seperti bulan sebelumnya itu akan cepat habis di bulan September atau Oktober mendatang. Dan PT Pertamina tidak bisa berbuat banyak karena pembagian jatah BBM setiap kabupaten adalah kewenangan BPH Migas ditingkat pusat,”jelasnya.

Sambungnya lebih lanjut bahwa DPRD Kutai Barat serta Pemda yakni Wakil Bupati Kutai Barat meminta Pertamina tidak lagi mengurangi kuota yang ada. Dan apabila habis kuota BBM bersubsidi maka digantikan saja dengan Pertamax atau BBM non subsidi.

“Memang tidak ada jalan lain karena kalau sudah habis kuota itu dari BPH Migas tidak bisa ditambah. Jadi kami dari pihak DPRD maupun dari pihak pemerintah minta kalau memang itu persoalannya ya daripada tidak dikirim BBM-nya kami tetap minta supaya kuota yang sebenarnya untuk Kutai Barat itu ya mau tidak mau ditambah dengan Pertamax,” tukas ketua DPRD,  Jumat (22/07/2022).

Penulis : Lilis.     Editor : Emanuel

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id