Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius Foto Bersama Pada Pembukaan Rapat Koordinasi TPPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan Kutai Barat. Di Balai Agung Aji Tullur Jejangkat, Sendawar. Rabu (10/01/2024). Foto : Reynaldi
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Guna meningkatkan koordinasi dan sinergi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi TPPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan Kutai Barat.
“Semoga kegiatan ini mampu memberikan kontribusi, khususnya dalam upaya percepatan pencegahan maupun penurunan angka stunting dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kualitas sumber daya manusia.” ucap Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius saat membacakan sambutan Bupati Kutai Barat. Di Balai Agung Aji Tullur Jejangkat, Sendawar. Rabu (10/01/2024).
Dalam sambutan tertulis, Ayonius menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus konsisten mendukung hal tersebut dan mengimbau semua peserta rapat untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran, berkoordinasi, bersinergi dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi.
Dengan memanfaatkan sumber anggaran sesuai peraturan perundangan melalui perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Agar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Dalam peningkatan derajat kesehatan yang mendukung kualitas sumber daya manusia generasi dimasa yang akan datang.
Kepala DP2KBP3A Kutai Barat Sukwanto mengungkapkan bahwa rakor tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi TPPS di setiap tingkat. Dengan harapan bersinergi secara optimal untuk terus berupaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing.
Dengan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pendataan, pendampingan dan penyuluhan untuk calon pengantin, ibu hamil dan melahirkan. Juga dengan penambahan gizi dan vitamin bagi keluarga terutama ibu dan anak. Sehingga tujuan akhir Prevalensi Stunting kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 turun menjadi minimal 14%.
Penulis : Natasha, Editor : Donni
