Sekretaris Daerah Ayonius Menerima Dokumen rekomendasi dari Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2023. Ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD Kutai Barat, Sendawar. Senin (06/05/2024). Foto : Dita.
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Menuntaskan program pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Barat menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
“Kami mengharapkan agar dapat memberikan perhatian pada upaya menuntaskan program kegiatan, sebagaimana visi dan misi pemerintah, serta rekomendasi DPRD yang segera akan disampaikan.”, ucap anggota DPRD Kutai Barat Yudi Hermawan saat menyampaikan catatan dan rekomendasi. Pada Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang II Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD Kutai Barat, Sendawar. Senin (06/05/2024).
Hal itu disampaikan kepada Kepala daerah agar mengambil upaya, guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebab dalam pengantar rekomendasi disimpulkan bahwa LKPJ Kepala Daerah TA 2023 masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah pada setiap perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Yudi Hermawan menyebutkan capaian kinerja Pemerintah daerah pada tahun 2023, cukup mengembirakan. Berdasarkan struktur keuangan daerah tahun 2023, anggaran pendapatan Kutai barat terealisasi sebesar Rp 3,60 triliyun dari yang ditargetkan Rp 3,90 triliyun atau mencapai 92,86%. Selanjutnya perihal realisasi belanja daerah, mencapai jumlah Rp 4,5 triliyun dari yang ditargetkan Rp 3,9 triliyun. Sedangkan untuk pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp 908.27 milyar dari target sebesar 64,77 milyar.
Kemudian beberapa rekomendasi dan catatan yang disampaikan Yudi Hermawan, merekomendasikan pemerintah untuk memperhatikan tingkat penyerapan anggaran di setiap perangkat. Agar presentase capaian realisasi optimal.
“Jika dana yang dialokasikan susah diserap, sebaiknya dialokasikan kepada yang lebih memerlukan. Khususnya pembangunan Infrasturuktur.”, sebutnya.
Selain menyorot realisasi capaian dan realisasi keuangan, DPRD Kutai Barat merekomendasikan pemerintah untuk semakin gencar meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
“Kami mendorong serta merekomendasikan agar pemerintah hendaknya tetap bergegas melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak.”, ucapnya.
Dengan demikian menjadi acuan ke depan dan bahan masukan bagi Pemerintah dalam penyusunan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kutai Barat.
Penulis : Dita | Editor : Donni
