Asisten I Setdakab Kutai Barat, Saat pimpin diskusi terkait Study From Home. Foto: Welin (Diskominfo)
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dengan melihat kondisi wabah Covid-19 yang dinilai belum aman, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pemerintahan, melaksanakan diskusi lintas perangkat daerah terkait kegiatan belajar dari rumah atau Study From Home (SFH) di Kutai Barat, diskusi yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra Setdakab Kutai Barat dengan stakeholder terkait dan sepakat bahwa belajar dari rumah untuk seluruh sekolah diwilayah Kutai Barat masih diberlakukan dengan waktu yang belum ditentukan. Rabu, 19 Agustus 2020.
Asisten I Setdakab Kutai Barat Misran Effendi mengatakan, pada hari ini pemerintah Kutai Barat tidak merekomendasikan atau belum mengijinkan kepada sekolah-sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar secara bertatap muka, karena perkembangan wabah Covid-19 di Kutai Barat masih rawan penyebarannya dalam beberapa wilayah di Kutai Barat.
“Menurut data Dinas Kesehatan Kutai Barat, ada beberapa kecamatan masih zona hijau tentunya ini bukan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan memberlakukan sekolah melaksanakan kegiatan belaja-mengajar secara tatap muka. Selain karena kita tidak mengetahui dan mendeteksi pergerakan virus corona tersebut juga mengurangi kemungkinan anak-anak menjadi korban terpapar wabah virus,” jelasnya.
Lebih lanjut Misran Effendi mengatakan, kepada Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kongrit dengan membentuk tata kelola belajar-mengajar pada situasi pandemi Covid-19 ini, seperti; menyederhanakan modul belajar, melakukan pendataan terhadap siswa-siswa yang kesulitan belajar dengan metode daring, dan ada program dari Dinas Pendidikan untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan untuk mengakses Internet.
“Saat ini Dinas Pendidikan sudah melakukan kerjasama dengan pihak Telkom di Samarinda dan kita harapkan hal tersebut dapat segera berjalan untuk membantu siswa-siswi dalam kegiatan belajar secara daring. Selanjut terkait kegiatan belajar siswa SMA/SMK Kutai Barat, Disdikbud Kutai Barat dapat inten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Prvovinsi karena tata kelolanya menjadi ranah pemerintah Provinsi,” pungkasnya.
Penulis: Welin, Editor: Hermanto Y.
