(Dua dari kanan) Bupati Kutai Barat, saat pimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kutai Barat. Foto: Jeni (Diskominfo)
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus disease (Covid-19) Pemerintah Kutai Barat melaksanakan rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Rapat yang dipimpin oleh Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat, Sekretaris Daerah, Plt Asisten I Setdakab Kutai Barat, Badan dan Dinas terkait di ruang Diklat Lantai III Setdakab Kutai Barat, Selasa 15 Desember 2020.
Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat Dr Ritawati Sinaga dalam laporannya, menyampaikan kondisi penyebaran covid-19 mulai dari bulan April sampai 14 Desember 2020, kematian pada bulan Agustus 1 orang, September 2 orang, Oktober 1 orang, Desember 1 orang, total 5 orang meninggal dunia, sementara peningkatan kasus positif covid-19 terakumulasi sudah sebanyak 401 orang dan peningkatan signifikan di November – Desember 2020, dari 3.051 spesimen hasil Swab Tes yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kutai Barat.
Bupati Kutai Barat FX Yapan menegaskan, upaya penjagaan dapat diperketat lagi di pos-pos perbatasan dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan haarus terus digalakkan terutama pembatasan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Agar tidak menjadi tempat penularan covid-19.
“Terkait masih maraknya kegiatan Adat, pemerintah berharap Kepala Adat Besar Kutai Barat dapat menindaklanjuti kegiatan acara adat di Kutai Barat agar tidak mengumpulkan banyak orang, dalam rangka membantu mengurangi menyebarkan Covid-19,” jelasnya berpesan.
Melalui rapat koordinasi pada hari ini, akan diaktifkan kembali pos penjagaan yang ada di Jambuk dan membuat pos-pos penjagaan di Kecamatan masing-masing. “Kepada tim keamanan penanganan Covid-19 Kutai Barat dapat bersinergi untuk melaksanakan penertiban dan membubarkan kerumunan warga yang ada di Wilayah Kutai Barat,” tegasnya.
Sementara menurut Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan menambahkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terutama bagi pelaku perjalanan. Mulai kurangnya pengawasan, maraknya kerumunan warga, dan kendornya edukasi kepada masyarakat yang tidak berkelanjutan secara tepat dan cepat.
“Sebagai koreksi kepada kita semua, untuk mengaktifkan dan melakukan sosialisasi di tempat-tepat kegiatan ekonomi, memberikan pemberitahuan lalu peringatan yang diakhiri dengan tindakan jika ada yang melanggar,” pungkasnya.
Penulis : Jeni, Editor: Hermanto
