Wakil Bupati Kutai Barat saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi tentang Raperda APBD Tahun 2022.
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kutai Barat menanggapi dan sependapat dengan kelima fraksi atas pemandangan umum beberapat waktu lalu tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. “Pemerintah Kutai Barat selaku eksekutif sependapat bahwa APBD Tahun 2022, ditujukan untuk menstimulasi struktural guna memulihkan dan meningkat produktivitas daya saing daerah. selain itu meningkatkan fungsi dan prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas dan produktivas,” ungkap Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan, saat menyampaikan jawaban pemerintah pada Rapat Paripurna X Masa Sidang III Tahun 2021, terhadap pemandangan umum fraksi tentang Raperda APBD Tahun 2022, melalui zoom meeting dari Ruang Koordinasi, Setdakab Kutai Barat. Senin (11/10)
Menurut Wakil Bupati, Pemerintah sependapat atas pemandangan umum fraksi-fraksi diantaranya; mengubah pola kerja baru yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pertemuan dan rapat, dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam operasional sehingga dapat dialihkan kebelalnja yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Penyusunan rencana kerja dilakukan secara efektif, efisien tidak bersifat rutinitas dan monoton. Tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian”, jelas Wakil Bupati.
Menerapkan kebijakan umum terkait transfer kedaerah dan dana desa diantaranya; dana transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, penambahan belanja keshetan, memprioritas pennggunaan dana desa untuk perlindungan sosial dan penanganan covid serta mendukung sektor publik.
“Mengalokasi dana belanja tidak terduga dalam APBD 2022 guna mengantisipasi keadaan darurat, keperluan mendesak akibat pandemi covid 19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, belanja bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tegasnya lebih lanjut.
Sementara pemerintah daerah juga memberikan apresiasi atas saran, pendapat serta informasi dan masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui Fraksi Golkar. Prioritas program penyelenggaraan jalan difokuskan pada konektivitas kampung dan kecamatan yang tidak memiliki alternatif jalan lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial masyarakat serta mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah dan kawasan. “Pada prinsipnya pemerintah sependapat dengan Fraksi Golkar untuk menyelesaikan jembatan ATJ. Dimana pemerintah tahun 2021 telah menganggarkan redesain perencanaan lanjutan pembangunan ATJ yang akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan”, ungkapnya.
Dijelaskan Wakil Bupati lebih lanjut bahwa pemerintah sependapat dengan Fraksi Gabungan PAN, Gerindra, PKS, Fraksi Gabungan Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Gabungan Demokrat, Nasdem, Perindo yang menyorot sektor kesehatan dan pendidikan. dengan mengalokasi sebesar 13 persen untuk kesehatan dan sektor pendidikan sebesar 21 persen dari total APBD Tahun 2022. Mengoptimalkan sektor pertanian serta penempatan struktural ASN yang sesuai kompetensi dan Pembangunan daerah yang merata. “Terimakasih kepada legislatif atas keharmonisannys melalui tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran dewan perwakilan daerah dalam seluruh proses penyusunan dan pembahasan RAPBD tahun 2022,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang digelar secara terpisah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai dengan dihadiri 20 orang anggota DPRD Kutai Barat.
Penulis: Donni, Editor: Hermanto
