Bupati Kutai Barat, FX. Yapan Foto Bersama Pada Forum Koordinasi Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan dan Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Ballroom Hotel Mercure, Samarinda. Senin (22/4/2024). Foto : Dokumentasi
KOMINFOKUBAR–SAMARINDA. Optimis mengentaskan stunting, Kabupaten Kutai Barat berhasil meraih penghargaaan terbaik II dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana(BOKP) dengan penyerapan anggaran tertinggi tahun 2023 serta menerima Alokasi DAK dan BOKB tahun 2024.
Dimana penghargaan dan alokasi tersebut diserahkan Langsung Sekretaris Umum BKKBN RI Tavip Agus Rayanto kepada Bupati Kutai Barat FX. Yapan pada acara rapat kerja daerah program Bangga Kencana dan percepatan penurunan Stunting Provinsi Kaltim Tahun 2024, yang dilaksanakan di Crystal I Grand Ballroom Hotel Mercure, Samarinda, senin (22/4/2024) yang dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi, Wakil Bupati Mahakam Ulu(Mahulu) serta Kepala DP2KBP3A dari 10 Kabupaten Kota Se Kaltim.
Dalam rapat kerja tersebut mengusung tema Optimalisasi Bonus demografi dan peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045. Bupati FX. Yapan menyampaikan, dengan memperoleh penghargaan tersebut diharapkan bisa untuk memacu agar kegiatan yang ada lebih dipertajam, terutama untuk menjurus kepada penurunan stunting.
”Kita juga bersyukur memperoleh dana dari pemerintah pusat, dana tersebut dipergunakan betul-betul sesuai dengan juklak juknis dan tujuannya. Karena memang masalah percepatan penurunan stunting ini sangat penting dan masalah stunting tentu menyangkut tul dan aang punggung bangsa khususnya generasi muda/anak-anak kita.”, ucapnya.
Ia terangkan bahwa dalam menangani kasus stunting harus membuat pemetaan, karena disetiap kampung penyebabnya tidaklah sama.
“Jadi kita harus memakai hukum kausal, apa penyebab dan akibat sehingga terjadinya stunting, setelah kita mengetahui penyebabnya barulah kita akan membatalkan kebijakan-kebijakan dari berbagai PD yang terkait baik terhadap mitra pemerintah maupun pihak swasta sehingga apa yang diprogramkan betul-betul terarah dan menyentuh masyarakat yang ada di lapangan.”, ungkapnya.
Bupati juga turut menghimbau kepada petugas teknis atau penyuluh agar dapat lebih banyak dilapangan untuk memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat, agar dapat melihat dan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang terjadi dimasyarakat/lapangan. Sekaligus berpesan kepada DP2KBP3A sebagai dinas teknis agar bisa merangkul semua stakeholder/elemen masyarakat.
”Percepatan penurunan stunting tidak bisa kita lakukan sendiri/satu lembaga saja. Oleh sebab itu baik di kampung, kecamatan harus melibatkan semua termasuk kita harus melibatkan TNI/Polri seperti Polsek dan Koramil, karena percepatan penurunan stunting merupakan tanggungjawab kita bersama,” bebernya.
Selanjutnya FX. Yapan juga menyampaikan sepulang dari kegiatan Raker ini, Kutai Barat akan segera dilakukan rapat terkait pengelolaan DAK tahun 2024 dalam program dan kegiatan yang bisa mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat.
Untuk diketahui bahwa angka prevalensi stunting didaerah Kaltim mengalami penurunan dari 23,9 persen pada tahun 2022 menjadi 17,46 persen pada 2023. Dan adapun DAK dan BOKB yang diserahkan antara lain untuk Kabupaten Kutai Barat Rp6,49 miliar, Mahakam Ulu Rp2,34 miliar, Berau Rp3,59 miliar, Kutai Timur Rp5,14 miliar, Kutai Kartanegara Rp7,92 miliar, Paser Rp3,52 miliar, serta Kota Samarinda memperoleh DAK dan BOKB Rp5,84 miliar.
Penulis : Lilis | Editor : Donni
