Kepala Dinas DP2KBP3A Kutai Barat, Sukwanto Foto Bersama Rakor Evaluasi. Ballroom Hotel Nici, Barong Tongkok, Selasa, (17/09/2024). Foto : Welin
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Dalam melanjutkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah stunting di Kutai Barat. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalukan Rapat Koordinasi Evaluasi di Ballroom Hotel Nici, Barong Tongkok, Selasa, (17/09/2024).
Rakor yang diikuti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat, perwakilan organisasi perangkat daerah, Para Camat, Para Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta Seluruh Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Kutai Barat, bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan hasil dari program-program yang telah diimplementasikan serta menyusun langkah-langkah tindak lanjut guna mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Barat. Stunting, yang merupakan kondisi kekurangan gizi kronis pada anak yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, menjadi salah satu isu prioritas dalam agenda pembangunan kesehatan di Kutai Barat.
Sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan oleh Kepala Dinas DP2KBP3A Kutai Barat, Sukwanto, menyampaikan apresiasi atas rakor evaluasi itu. Mengingat stunting merupakan akar permasalahan pokok dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus diupayakan pencegahannya.
“Pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan, oleh karena itu rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi semua pihak terutama tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dalam menyatukan komitmen dan langkah kedepan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat,” ungkapnya.
Urusan kesehatan yang lebih esensial dan berdampak jangka panjang seperti halnya permasalahan stunting ini cenderung terabaikan, padahal stunting juga merupakan permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan kedepannya. Maka penanganan stunting harus memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku.
“Artinya, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder. Karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, maka gerakan kita hari ini pastinya sia-sia, dan dapat dipastikan kegiatan kita hanya sebatas semboyan, tapi miskin gerakan. Hal ini harus kita tangani secara baik, terukur, terarah dan akuntabel, melalui kerja nyata, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja berkualitas, dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi diantara semua pihak,” tegasnya.
Lanjut Sukwanto menghimbau agar seluruh pihak baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, serta pihak-pihak lainnya, terutama Camat, Lurah, Para Aparatur Pemerintah Kampung dan tentunya tim percepatan penurunan stunting (TPPS) untuk turut berperan aktif dalam mendukung serta memberikan kontribusi terhadap upaya pencegaahan serta penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat dengan memaksimalkan pelaksanaan rembuk stunting tingkat kampung sampai kelurahan sehingga permasalahan serta kendala yang terjadi dapat disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai pemecahan dari segala permasalahan yang muncul.
Peliput/Penulis : Welin | Editor : Donni
