Berita

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan Foto Bersama Pada Pelantikan Pengurus APSAI Kutai Barat Periode 2023-2028. Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Sendawar. Rabu (06/12/23). Foto : Juan.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan menyaksikan pelantikan pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kutai Barat. Dengan Uus Rahmat Wusana dari PT. Kedap Sayaaq dilantik sebagai Ketua Umum APSAI 2023-2025. Bertempat di Balai Agung Aji tulur jejangkat, Sendawar. Rabu (06/12/23).

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan  mengucapkan selamat selamat kepada pengurus APSAI yang dipimpin oleh Ketua Umum Uus Rahmat Wusana. Maka Diharapkan APSAI Kutai Barat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi stunting di Kutai Barat dan meningkatkan status Kabupaten Layak Anak.

“Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak indonesia, untuk itulah APSAI Kubar bersama APSAI Kubar memberikan wadah koordinasi berkelanjutan dari pengurus APSAI dalam memberikan hak-hak layak hidup anak di Kubar”, ucapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat Sukwanto menyampaikan bahwa Kutai Barat saat ini berada di peringkat Pratama dalam ranking Kabupaten Layak Anak. Adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diharapkan dapat mendukung upaya tersebut.

Selain Pelantikan Pengurus APSAI Kutai barat, Juga dirangka dengan penyeraha Trofi Kabupaten Layak Anak Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Kepada Kabupaten Kutai Barat.

Semoga kehadiran APSAI Kutai Barat dapat menjadi langkah positif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan berkualitas untuk pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Kutai Barat.

Penulis : Juan

Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kutai Barat Yosef Stevanson Memasukan Dokumen Arsip Pada Mesin Penghancur Kertas Pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Periode 2014-2016. Kantor Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kutai Barat, Sendawar. Rabu (06/12/2023).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat memusnahkan Arsip Tahun 2014 hingga 2016 yang disaksikan oleh Kepala Dinas Yosef Stevanson dan Sekretaris Dinas Elivianus. Bertempat di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat, Sendawar. Rabu (06/12/2023).

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat Yosef Stevanson menyebutkan Arsip merupakan singkatan dari Amankan Rawat Semua Informasi Penting. akan tetapi tidak semua arsip harus disimpan untuk selamanya.

Namun  ada arsip yang bisa dimusnahkan.  Akan tetapi pemusnahan arsip tersebut harus melaui tahap-tahapan dan prosedur yang meliputi Pembentukan Arsip, Penyeleksi Arsip, Pembuatan daftar Arsip usul musnah, Penilaian oleh panitia penilai Arsip, Surat Permohonan Persetujuan pemusnahan Arsip (dari pencipta Arsip), Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip (Bupati), Penetapan Arsip yang akan dimusnahkan (Surat Keputusan Bupat ) dan Pelaksanaan Pemusnahaan Arsip.

“Sejak berdirinya Kantor Arsip tahun 2003 sampai sekarang 2023 yang berarti 20 tahun baru kali ini kita melaksanakan pemusnahan arsip dan ini yang mengawali adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan “ ujarnya

Yosep Stevanson juga berharap dengan adanya pemusnahan ini tidak saja dilakukan pada hari ini oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan tetapi dari OPD lain bisa melaksanakan Pemusnahan Arsip. Karena kewenangan untuk memusnahkan arsip itu adalah pencipta arsip dan nantinya bisa berkoordinasi melalui Bidang Pengelola Arsip.

Dalam laporan, Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat Elivianus menyampaikan bahwa pemusnahaan arsip in active merupakan agenda pertama kali yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Barat.  Sesuai  amanah UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.43 tentang Kearsipan.

Karena Pemusnahan arsip hakekatnya untuk penyelamatan arsip. guna efisiensi tempat, pemeliharaan arsip dan penghematan anggaran. Sekaligus upaya untuk menjaga keamanan informasi dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemusnahan arsip itu turut disaksikan oleh dan Lina Claudia dari Bagian Hukum, Antonius Penola dari Inspektorat kutai barat, dan Yohanes dari Satpol PP Kutai Barat.

Penulis : Natasha

Diskominfo Kutai Barat Sambangi Diskominfo Kota Balikpapan Dan Bertemu Dengan Kabid Infokom Aditya Eka Wicaksana. Rabu (06/12/2023). Foto : Lilis.

KOMINFOKUBAR-BALIKPAPAN. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Barat sambangi Diskominfo Kota Balikpapan dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker), Rabu (06/12/2023) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media (LIPHM) Agustina Prima Deni menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan kerja yang dilaksanakan hari ini ialah dalam rangka Koordinasi terkait Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik,  Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

Dikatakannya bahwa sangat mengapresiasi Diskominfo Kota Balikpapan yang telah masuk pemeringkatan sebagai Badan Publik dengan kategori “INFORMATIF” dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil E-Monev 2023 Kepatuhan Badan Publik Provinsi Kalimantan Timur.

“Semoga dengan adanya koordinasi ini kedepannya Diskominfo Kubar juga bisa masuk pemeringkatan sebagai Badan Publik dengan kategori INFORMATIF”. bebernya didampingi Staf Informasi Komunikasi Publik (IKP) Firty Erayani, Reynaldi Winokan, Lilis Sari, Bernadetha Rosari dan Nadia Wulan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (Kabid Infokom) Diskominfo Kota Balikpapan Aditya Eka Wicaksana menyambut baik dengan adanya kunjungan kerja dari Kabupaten Kutai Barat. Yang mana Ia menyebutkan bahwa Disominfo Kota Balikpapan berhasil dalam Keterbukaan Informasi Publik yakni dengan membangun sinergi dengan OPD terkait.

Dimana dengan adanya kerjasama segala informasi tersampaikan kepada masyarakat. Selain kerjasama tersebut, Diskominfo Kota Balikpapan juga memberikan informasi/siaran keliling dengan menggunakan kendaraan sembari menggunakan pengeras suara atau kerap disebut toa dan juga berupa baliho.

“Selain bekerjasama dengan media online, cetak dan tv juga bekerjasama dengan para influencer. Dan bersinergi pada website dan siaran radio serta media sosial yang digunakan Diskominfo yakni Youtube, facebook dan Instagram. Dimana untuk mempermudah mengingat, semua medsos Diskominfo Balikpapan disamakan namanya,”ungkap Kabid Infokom bersama Kasi Statistik Diskominfo Balikpapan.

Disampaikannya pula bahwa berita yang diterbitkan oleh Diskominfo Kota Balikpapan ialah merupakan program -program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Yang mana selain penerbitan berita tulis juga mengelola konten video atau iklan serta live streaming. Dan Diskominfo Kota Balikpapan pada tahun 2021 sempat mengadakan podcast sebanyak tiga episode dengan tema seputar Balikpapan. Dimana ia juga mengatakan bahwa website yang digunakan yakni sudah melalui perkembangan sendiri.

“Inilah kondisi perkembangan di Diskominfo Kota Balikapan. Semoga kedepan bisa bersama lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.

Penulis : Lilis

Pembukaan KNPI Cup 2023. Lapangan Persimen, Kampung Mencimai, Kec. Barong Tongkok. Jum’at (1/12/23). Foto : Juan

KOMINFOKUBAR – BARONG TONGKOK. Sebagai Upaya konkret dalam mengembangkan persepakbolaan sekaligus pembinaan karakter generasi muda di Kutai Barat. KNPI Cup 2023 resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Sahadi.

“Melalui KNPI Cup 2023, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pengembangan kaum muda di Kabupaten Kutai Barat menuju hari esok yang lebih baik”, ucap sahadi di Lapangan Persimen, Kampung Mencimai, Kec. Barong Tongkok. Jum’at (1/12/23).

“Sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan juga membawa pesan kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Turnamen ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk melahirkan bakat-bakat unggul yang dapat berdampak positif bagi kemajuan sepak bola di Kutai Barat”, sebutnya.

Sahadi juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan turnamen itu tidak sebatas mengembangkan minat bakat berolahraga. Namun juga mampu berdampak ekonomi bagi masyarakat.

“Sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian setempat. Para pedagang di sekitar area lapangan pasti mendapatkan manfaat ekonomis dari event ini.”

Ketua KNPI Kutai Barat, Canissius Arjan, menegaskan peran penting pembinaan karakter melalui olahraga, khususnya sepak bola.

“Pembinaan karakter adalah aspek utama yang ingin kita tanamkan, sehingga generasi muda terhindar dari dampak negatif seperti peredaran narkoba. Turnamen ini merupakan langkah nyata dalam berkontribusi positif untuk pembangunan generasi muda Kutai Barat”, ucapnya.

Kemudian Ketua Panitia, Didi Murdianto, mengapresiasi kontribusi KNPI dalam upaya konsisten memajukan sepak bola di Kutai Barat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi KNPI dalam pembangunan sepak bola di Kutai Barat. KNPI Cup 2023 menjadi wadah bagi pemuda untuk menunjukkan kemampuan sepak bola mereka secara sehat dan kompetitif”, ucapnya.

KNPI Cup 2023 Kutai Barat diharapkan bukan hanya sebagai ajang prestasi bagi pemain kesebelasan Kutai Barat, melainkan juga sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman bertanding dan memperkuat persaudaraan di antara para pecinta sepak bola. Antusiasme masyarakat dan dukungan dari para donatur telah memperkuat semangat para pemerhati olahraga dalam menggelar kejuaraan ini.

Turnamen yang diikuti oleh 44 tim sepak bola lokal menjadi bukti konkret komitmen KNPI dalam mengembangkan olahraga, memupuk karakter positif generasi muda, dan memajukan potensi sepak bola di Kutai Barat. Event ini bukan hanya meriahkan Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga menjadi tonggak positif dalam perkembangan olahraga nasional.

Penulis : Juan

Rapat Fasilitasi Penyampaian Kegiatan FCPF-CF Oleh KPHP Meratus Dan KPHP Bongan. Ruang Rapat Diklat, Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Sendawar. Kamis (30/11/23). Foto : Juan.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat fasilitasi untuk penyampaian kegiatan FCPF-CF oleh KPHP Meratus dan KPHP Bongan yang wilayah kerjanya masuk di Kabupaten Kutai Barat.  Bertempat  di Ruang Rapat Diklat, Sekretariat kabupaten Kutai Barat, Sendawar. Kamis (30/11/23).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bagian SDA Setda Kutai Barat, Rita Nursandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat Ali Sadikin, perwakilan KPHP Bongan Adriansyah, perwakilan KPHP Meratus Agus Darmawan, perwakilan dinas pengampu kegiatan FCPF-CF di Kutai Barat, perwakilan kecamatan Siluq Ngurai, Jempang, Bentian Besar, Bongan, dan perwakilan beberapa kampung dari kecamatan-kecamatan tersebut.

Dalam sambutannya, Rita Nursandi mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPHP Meratus dan KPHP Bongan dalam penggunaan dana FCPF.

“Kami mengundang kembali pihak KPHP Meratus dan KPHP Bongan untuk bisa menyampaikan kepada Perwakilan Masyarakat Kutai Barat yang hari ini kami undang, semoga bisa tergambarkan kegiatan dari teman-teman KPHP sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi ini kegiatannya apa kemudian tujuannya apa, ini sumber dananya dari mana, sehingga tersinergisitas apa yang ingin dicapai oleh kita semua untuk kabupaten Kutai Barat,” kata Rita.

Kepala DLH Kutai Barat Ali Sadikin menambahkan bahwa rapat ini juga bertujuan untuk berkolaborasi dalam rangka penggunaan dana FCPF secara maksimal.

“Terimakasih atas kedatangannya, kemudian menyampaikan audensi ini supaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Fasilitasi oleh bagian SDA dapat bersama-sama kita untuk mendapatkan informasi dari apa yang dilakukan di kegiatan FCPF di Kutai Barat ini, termasuk juga kami dapat menjadikan rujukan supaya teman-teman juga termasuk kami di Dinas Lingkungan Hidup dapat berkolaborasi dalam rangkan penggunaan dana FCPF ini secara maksimal”, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan KPHP Meratus dan KPHP Bongan memaparkan materi tentang kegiatan yang mereka lakukan dalam penggunaan dana FCPF, seperti program Masyarakat Peduli Api (MPA) di kampung-kampung wilayah KPHP. Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa pihak kecamatan dan kampung memberikan saran agar diikutkannya beberapa kampung untuk pelaksanaan beberapa kegiatan oleh KPHP.

Penulis : Juan

Kegiatan Presentasi Hasil Penyusunan GDPK 5 Pilar 2020-2035. Di Ruang Rapat Koordinasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar. Kamis (30/11/2023). Foto : Natasha.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Guna menyusun kebijakan dan perencanaan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungann Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat menggelar kegiatan presentasi hasil penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar 2020-2035. Bertempat di Ruang Rapat Koordinasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar. Kamis (30/11/2023).

Pada rapat tersebut membahas tentang Presentasi Hasil Penyusunan (GDPK  yakni bahwa setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota harus menyusun GDPK 5 Pilar. Dimana  5 Pilar tersebut terdiri dari Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, Pilar Pembangunan Keluarga, Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Pilar Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

Kepala DP2KBP3A Kutai Barat Sukwanto menyebutkan Bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan pembangunan terencana oleh segala bidang untuk menciptakan kondisi ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung di lingkungannya. Seperti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi sekarang untuk menunjang kehidupan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan selain diperlukan sebagai arah kebijakan di Kabupaten Kutai Barat dan menjadi pedoman bagi penyusun. Agar terjadi sinkronisasi dan sinergi  pembangunan sebagai acuan bagi Dinas, Badan, Kantor Instansi dalam rangka Pembangunan yang berwawasan kependudukan.

“Dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dalam perkembangan nilai wilayah yang lebih baik dan perlu kita sadari bahwa di Kutai Barat kita sudah dihadapkan masalah dalam pembangunan yaitu dengan Kualitas penduduk yang belum optimal, distribusi yang belum merata dan keluarga yang belum merasakan manfaat dari pembangunan sejahtera yang mana itu merupakan tantangan yang perlu dihadapi bersama”, ucapnya.

Sehingga dengan terbitnya UU no 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan peraturan Presiden No.153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan langkah maju dalam penyelesaian masalah tersebut.

” saya berharap dari Forum ini tindak lanjut pertemuan ini salah satu selalu ada koordinasi atau tim terkait yang dapat bersinergi dengan berperan aktif semaksimal mungkin dan berkontribusi dalam pelaksanaan rapat penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang  dan pembangunan keluarga berkualitas”, ucapnya.

Kemudian laporan dari Sekertaris DP2KBP3A kutai Barat dr. Akbar menyebutkan bahwa Dalam menghasilkan DGPK yang berkualitas dimulai dari proses yang berkualitas pula melalui tata cara penyusunan yang berawali dengan penyiapan kerja teknis serta informasi sektoral.

Supaya tersusunnya DGPK  dapat dimanfaatkan Seluruh OPD dalam menyusun kebijakan dan perencanaan daerah.

Penulis : Natasha.

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan Saat Diwawancara Usai Mengikuti Acara Serah Terima BMN. Auditorium, Kementerian PUPR RI, Jakarta. Rabu (29/11/2023). Sumber : Heaptalk.

KOMINFOKUBAR-JAKARTA. Dilansir dari laman Heaptalk, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menerima Barang Milik Negara senilai Rp.57,52 M pada acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) .

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan mengungkapkan bahwa Kutai Barat mendapatkan dana BMN dari PUPR sebesar Rp.57,25 M. Nilai tersebut menurut, H. Edyanto Arkan dipergunakan untuk menjaga dan mengelola BMN yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten agar memberi kemanfaatan lebih kepada masyarakat.

1. Edyanto Arkan juga mengatakan, selain SPAM, PUPR juga menyerahkan BMN dalam bentuk pengelolaan lingkungan.

“Tapi paling banyak SPAM karena kebutuhan yang paling mendasar adalah air minum. Karena dengan air minum yang memenuhi syarat akan meningkatkan kualitas kesehatan”, sebutnya usai mengikuti acara di Auditorium, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Rabu (29/11/2023).

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan mengatakan bahwa gelaran acara ini merupakan tradisi  sangat bagus yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagai publikasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Acara ini merupakan bentuk pertanggung jawaban PUPR mengenai BMN yang diberikan kepada daerah. Khusus Kutai Barat sejak 2005 hingga 2020 telah menerima  23 pembangunan di Kutai Barat berupa SPAM”, tuturnya

Kemudian menurut H. Edyanto Arkan Pemberian BMN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat.

“Karena jika dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat jangka panjang secara meluas. Namun jka tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak akan berguna begitu luas. Untuk itu kami berharap agar dimanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa mengusulkan daerah-daerah yang belum menikmati air bersih. Ke depan pengelolaan SPAM akan melibatkan PDAM sebagai pendamping”, jelasnya.

Lalu Direktur PDAM Kutai Barat Untung Surapati mengatakan, dari 16 kecamatan yang menggunakan pelayanan SPAM melalui PDAM tinggal 2 kecamatan saja yang belum terlayani. Adapun Kecamatan yang dimaksud Bentian Besar dan Nyuatan.

“Memang ada kendala jarak sehingga fokusnya masih yang terdekat dan ibukota”, tuturnya.

Mengenai dua kecamatan yang belum tercover, PDAM bersama Pemerintah Kutai Barat telah melakukan langkah membuat program pembangunan SPAM baru.

“Dokumen perencanaan sudah ada di Dinas PU bidang Cipta Karya. Sehingga sudah siap”, ucapnya.

Unuk diketahui BMN yang akan dialih statuskan kepada kementerian/lembaga sebesar Rp15,41 triliun., selebihnya untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah dan yayasan dengan nilai lebih dari 90 persen dari total BMN.

Sumber : Heaptalk

Rombongan Kutai Barat Foto Bersama Pada Kunjungan Studi Tiru Ke Kabupaten Badung, Bali. Selasa (28/11/2023). Foto : Andreas.

KOMINFOKUBAR-BADUNG. Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat berkunjung ke kabupaten Badung, Bali, Selasa (28/11/2023). Guna  studi tiru untuk  mendalami peraturan hukum adat terkait pengelolaan sampah dan hutan. Sebagai langkah strategis dalam memahami dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di kawasan tersebut.

Kunjungan itu  dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Joshua Silaban yang didampingi oleh kepala bidang  Informasi dan Komunikasi Publik  Yesi Alexander,  bersama lembaga besar adat Kutai barat bidang wakil bidang hukum Markos dan ketua adat kampung sembuan Ratnati. Yang disambut hangat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung I Wayan Puja.

Kepala Dinas LHK Badung I Wayan Puja mengucapkan selamat datang dan berterima kasih karena telah memilih Kabupaten badung menjadi tempat tujuan study tiru. Maka dalam kesempatan tersebut ia mengarahkan untuk 2 tempat yang memiliki pengelolaan sampah dan hutan yang baik yakni desa benoa yang mengelola sampah dan desa sangeh yang mengelola hutan adat.

Desa Adat Tanjung Benoa mengelola sampah berbasis 3R yang dapat mengurangi beban pengangkutan sampah ke TPA yang cukup jauh dari desa melalui pelaksanaan Program TPS 3R Tahun Anggaran 2021. TPS 3R Panca Lestari Desa Adat Tanjung Benoa yang dilaksanakan oleh KSM Karya Lestari, membangun fasilitas di lahan seluas 654 m² yang terdiri dari bangunan hanggar, lansekap/taman hijau dan bangunan penunjang lainnya. Kedepannya akan dibangun pula toko untuk display produk hasil 3R di area pertokoan Desa Wisata Tanjung Benoa agar mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan volume sampah sebesar 0,34 kg/org/hari atau total 1.249 kg/hari, TPS 3R Panca Lestari Desa Adat Tanjung Benoa memiliki cakupan layanan sebesar 1.000 KK (3.673 Jiwa). TPS 3R tersebut dikelola oleh KPP Panca Lestari yang diketuai oleh Ni Kadek Suyatni.

Menyiasati biaya operasional yang tinggi, KPP Panca Lestari melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan sasaran seluruh warga desa adat, termasuk keterlibatan Kelompok PKK Banjar. Upaya tersebut menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah: lebih dari 80% masyarakat yang membawa sampahnya ke TPS 3R telah memilah sampah sesuai kategorinya

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Joshua Silaban mengatakan Dalam upaya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat berfokus untuk mengetahui peraturan hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kampung Benoa. Tim studi melibatkan aktif partisipasi masyarakat setempat untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang praktik-praktik lokal yang telah terbukti berkelanjutan.

Selain sampah, kunjungan studi juga difokuskan pada pengelolaan hutan berbasis hukum adat. Tim berusaha memahami sistem adat yang telah berkontribusi pada kelestarian hutan di wilayah tersebut. Hal ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang memadukan kearifan lokal dengan upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Diharapkan hasil studi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kutai Barat. Kunjungan ini mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat untuk merangkul nilai-nilai lokal dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus menciptakan kebijakan yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan.

Penulis : Andreas

Salah Satu Narasumber Muriyanto dari DPMPD Kaltim Menyampaikan Materi Sosialisasi. Ballroom Hotel Grand Family, Kec. Barong Tongkok.Rabu (29/11/23). Foto : Juan.

KOMINFOKUBAR-BARONG TONGKOK. Dalam rangka mendukung keberlanjutan hutan dan pengurangan emisi karbon, Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Penyaluran Dana Insentif Performance dan Reward Program FCPF-CF bagi Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat. Berlangsung di Ballroom Hotel Grand Family, Kec. Barong Tongkok.Rabu (29/11/23).

Acara ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memahami lebih baik tentang penyaluran dana insentif FCPF, arah kebijakan pemanfaatan dana, instrumen belanja APBDes, dan pelaporan aksi penurunan gas rumah kaca dalam portal MMR. Harapannya, dana insentif ini dapat memberikan dampak positif dan mendukung keberlanjutan program/kegiatan REDD+ di masing-masing desa/kelurahan.

Mewakili Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Muhammad Arnains mengungkapkan bahwa menerima pembayaran awal dan telah  didistribusikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD

“Sampai saat ini kita telah mendapatkan pembayaran awal sebesar USD 20,9 Juta dan telah didistribusikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD. Pembayaran selanjutnya masih berproses dan diharapkan segera dibayarkan oleh pihak Bank Dunia”, ungkapnya.

Dalam Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP), Muhammad Arnains menyampaikan bahwa pembayaran dana insentif dilakukan dengan membagi proporsi tanggung jawab, kinerja, dan penghargaan. P

Proporsi tanggung jawab diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, kinerja untuk Pelaksana REDD+ (Unit Teknis Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa), dan penghargaan untuk Masyarakat Hukum Adat dan kelompok masyarakat lain yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan.

Peserta yang hadir berasal dari 29 Kampung di Kutai Barat dan 11 Kampung dari Mahakam Ulu. Sosialisasi ini diisi oleh sejumlah Narasumber antara lain dari Pihak Lembaga Kemitraan Moch. Ghufron, Perwakilan Biro Perekonomian Erma Wulandari, Perwakilan DPMPD Kaltim Muriyanto, dan Perwakilan DLH Kaltim Ilham Ilyas.

Penulis : Juan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius Saat Menyampaikan Sambutan Pada Sosialisasi Pelayanan PETIR. Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Sendawar. Selasa (28/11/2023). Foto : Juan.

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat menggelar Sosialisasi Pelayanan Petugas Pelayanan Dokumen Kependudukan Pada Kampung-Kampung Terpencil dan Terisolir (PETIR). Sekaligus melaunching Profil Kependudukan Tahun 2022. Bertempat di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Sendawar. Selasa (28/11/2023).

Melalui sosialiasi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius berharap meningkatnya pengetahuan para aparatur kampung dalam tata cara dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan. Agar persepsi dan fungsi koordinasi petugas optimal. Serta layanan administrasi dan pendistribusian dokumen di pelosok.

“Melalui terobosan baru ini, pelayanan administrasi kependudukan dapat mencapai kampung-kampung terpencil dan terisolir, memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat kurang mampu atau marjinal”, ucapnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kutai Barat Abimael mengungkapkan sosialisasi pelayanan PETIR bersamaan dengan peluncuran profil kependudukan bertujuan menyajikan Data Konsolidasi Bersih (DKB). Guna meningkatkan pemahaman bagi para petugas dalam melayani administrasi kependudukan bagi masyarakat.

“Tujuan kegiatan adalah menyajikan Data Konsolidasi Bersih dan meningkatkan wawasan petugas dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat”, sebutnya.

Agenda acara dilanjutkan pemaparan Profil Kependudukan Tahun 2022 dan sosialisasi PETIR dengan dihadiri oleh OPD, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kampung. Sehingga sosialiasi layanan PETIR  dapat memajukan akses pelayanan kependudukan di seluruh Kabupaten Kutai Barat, terutama di kampung-kampung terpencil.

Penulis : Juan