Berita

SENDAWAR– Pameran UP2K  dalam rangka peringatan HKG PKK ke- 45 digelar di halaman Gedung PKK Kabupaten, Selasa (4/4). Acara ini menampilkan barang-barang hasil kerajinan seperti tenuh doyo, ulap doyo, badong, jelemuq, tumpar, aneka tas dari rotan dan untuk kuliner ada berbagai macam kue basah, kue kering, jelore,bubur jagag, kerupuk, buah-buahan, manisan dan aneka es cream. Pameran ini diikuti oleh UP2K 16 kecamatan di Kutai Barat.

Pameran UP2K ini bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang berasal dari kampung-kampung di 16 kecamatan melalui penyediaan tempat berjualan secara gratis untuk bisa memasarkan atau menjual produk hasil kerajinan dan aneka kuliner, dengan adanya pameran ini maka akan mendatangkan para pembeli yang tentunya bisa menumbuhkan kecintaan akan produk-produk khas daerah dimana barang-barang yang dijual merupakan hasil kreativitas yang terus digali melalui potensi yang dimiliki para pengrajin ataupun pembuat aneka kuliner yang mana mereka berusaha menghadirkan produk yang mengandung unsur kearifan lokal untuk lebih mengenalkan keluar hasil seni budaya seperti ukiran, tenun, anyaman dan beragam jenis makanan khas Kutai Barat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Kutai Barat Yayuk Seri Rahayu juga turut senang karena melihat semangat para pengrajin yang memeriahkan pameran UP2K mewakili kecamatan masing-masing, Ia mengungkapkan “kiranya di event-event berikutnya produk-produk yang ditampilkan untuk diperjual belikan lebih ditingkatkan mutu kualiatasnya sehingga tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang sudah lama beredar dipasaran”, ungkapnya.

Salah satu peserta pameran yang berasal dari kecamatan Jempang Tilita Renata mengatakan “pameran ini sendiri mendatangkan keuntungan bagi mereka     (para pengrajin) melalui hasil produk kerajinan dan kuliner yang dibeli oleh konsumen, para pengrajin juga adalah anak-anak muda dimana mereka baru saja berkumpul semenjak bulan Oktober 2016, menjangkau anak muda sendiri karena mereka lah generasi penerus kedepannnya sehingga mulai saat ini harus dikenal mengenai cara-cara membuat produk kerajinan atau kuliner yang juga merupakan alternatif mata pencaharian”, katanya.

Dengan semakin majunya teknologi dan gaya hidup kiranya dapat memotivasi kita semua khususnya para pengrajin untuk dapat menemukan inovasi-inovasi menyangkut busana, aksesoris dan aneka resep makanan agar kekayaan kearifan lokal yang dimiliki Kutai Barat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi produk unggulan Kubar yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah yang lebih luas ke depannya. (hms11)

SENDAWAR-  Assisten I, Drs Yacob Tullur memimpin Rapat Koordinasi Tim Terpadu Illegal Logging, Illegal Fishing dan Illegal Mining yang dilaksanakan di Ruang Rapat Diklat lantai III, Kantor Bupati Kutai Barat, Rabu (5/4).

Rapat yang dihadiri, dari Assisten II, Drs Yohanes Kinam, Assisten III, Drs Gabriel Oktavianus, Kepala Dinas, Kepala Badan, Polres Kubar, Kodim 0912 Kubar, Kejaksanaan Tinggi Kab Kubar, dan Camat-Camat 16 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Assisten I, Drs Yacob Tullur menegaskan tidaklah mungkin masyarakat berbuat sesuatu jika kebutuhan kesejahteraan masyarakat hidupnya tercukupi pada hal-hal yang legal. Memang perlu kehati-hatian kita didalam menyikapi keterkaitan  Illegal Logging, Illegal Fishing dan Illegal Mining. Beberapa hal yang terjadi Illegal  tetapi sebenarnya bukan unsur kesengajaan, kita juga harus melihat latar belakang hal yang terkait kegiatan Illegal tersebut. Misalkan dalam kegiatan warga memotong kayu, dimana kegunaan kayu tersebut apakah untuk membangun rumah atau untuk memperkaya diri,  tegasnya.

Untuk itu kedepan tim di masing-masing tiap kecamatan terutama Camat-Camat  buat pemetaan daerah-daerah mana saja yang rawan Illegal Logging, Illegal Fishing bahkan Illegal Mining. Dimana untuk memberikan kemudahan bagi tim dalam mengawasi dan menyikapi terkait kegiatan Illegal  tersebut,  tegas Drs Yacob Tullur lagi.

Sementara itu, Assisten II, Yohanes Kinam mengimbau dari beberapa kecamatan baru satu kecamatan yang melaporkan adanya kegiatan illegal. Ini juga menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya dalam mengawasi daerahnya terkait dengan Illegal Logging, Illegal Fishing dan Illegal Mining.

Hal senada dikatakan Assisten III, Drs Gabriel Oktavianus dengan adanya Rapat ini merupakan bagian dari tugas kita semua dalam rangka mengamankan hal-hal yang diluar koridor, sehingga kedepan dapat mengurangi gangguan.

“ Ini merupakan tugas baru bagi Camat-Camat dalam melaksanakan tugas di tempat masing-masing, silahkan melihat hal-hal apa yang menjadi kegiatan di masyarakat. Jika ada yang mengganggu ketertiban atau kerusakan alam, bisa menyampaikan ke Kabupaten secara berjenjang melalui Tim Terpadu ini,”pintanya.

Selain itu, Kepala Bagian Pembangunan pada Setkab Kubar, Silavanus Ngampun menambahkan kegiatan Tim Terpadu ini telah dibentuk kepengurusannya dengan diperkuat dengan Surat keputusan (SK). Kedepan akan membuat regulasi kriteria-kriteria yang termasuk Illegal Logging, Illegal Fishing dan Illegal Mining. Ketua Tim yang terdiri dari Camat agar mendata dan juga sekaligus sosialiasasi dan memberikan pemberitahuan pada warganya agar tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang mengarah ke Illegal  tersebut. Tim ini sendiri mengarah kepada pencegahan terhadap kegiatan Illegal, jelasnya.  (hms 19)

SENDAWAR – Salah satu upaya demi terwujudnya pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, serta senantiasa mengupayakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemkab Kubar melalui Bagian Pemerintahan melakukan Seminar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan dengan menghadirkan narasumber Profesor Doktor H Oekan S Abdoellah MA Ph D dari Universitas Pajajaran. Seminar yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai II BP3B diikuti para Kepala OPD dan para Camat dilingkungan Pemkab Kubar, Kamis (6/4).

Lebih lanjut dalam sambutan tertulis Bupati Kubar FX Yapan SH yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Drs Aminuddin M Si menuturkan, para pemimpin negara-negara anggota PBB pada hari Jumat 25 September tahun 2015 telah mensahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDG), yang bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat dunia selama 15 tahun ke depan. Dalam dokumen tersebut ditetapkan 17 tujuan umum antara lain, memerangi kemiskinan dan kelaparan, menjamin kehidupan yang  sehat, mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan memerangi perubahan iklim.

Bupati menambahkan, bahkan PBB mencatat bahwa penduduk dunia akan mencapai sembilan milyar pada pertengahan abad 21 yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar lebih 7.3 milyar jiwa. Permintaan bahan makanan dan bahan bakar semakin meningkat. 54 persen penduduk dunia bermukim di perkotaan dan diperkirakan melonjak menjadi 66% pada tahun 2050. Disamping itu, kesenjangan pendapatan semakin meningkat. Kemiskinan dan pengangguran masih mewarnai sebagian besar belahan dunia. Masih sangat terasa ketidaksetaraan dalam setiap dimensi, baik dimensi pendidikan, gender, etnik dan kelompok-kelompok ras. Lebih ironis lagi, sekitar 1,2 miliar penduduk dunia masih hidup tanpa listrik. 2,8 miliar orang masih memasak makanan dengan menggunakan bahan bakar padat. 748 juta orang masih tidak memiliki akses terhadap air minum yang sehat dan aman.

Selanjutnya ada satu miliar orang masih hidup jauh dari akses jalan. Pertumbuhan ekonomi global melambat (hanya 3,4 persen pada tahun 2014). Pengerusakan lingkungan (hutan dan sumber daya laut/pesisir) masih terjadi dimana-mana. Perubahan iklim dan polusi yang belum teratasi dengan baik. Kepunahan keanekaragaman hayati dan penurunan jumlah sumber daya termasuk energi dan air sudah mulai sangat mengkuatirkan.

Hal ini nampak nyata bahwa permasalahan ini tengah kita hadapi bersama dibelahan dunia manapun bahkan di negara Indonesia. Sebut saja diantaranya bencana banjir dan tanah longsor yang mendera sejumlah daerah di Indonesia. Hujan yang disertai tiupan angin kencang mengakibatkan bencana yang mengakibatkan kerugian material dan sosial.

Itu baru dari dampak pengerusakan alam , belum lagi permasalahan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang melambat belum lagi sektor unggulan daerah seperti batubara, minyak sawit dan karet yang mengalami penurunan harga jual, belum dimilikinya ketahanan pangan daerah dan masih banyak lagi yang juga menjadi masalah yang cukup krusial. Isu strategis pembangunan  Kutai Barat inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya visi pemerintah 2016 -2021. Pemerintah terus mengupayakan Kutai Barat yang semakin, adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Memahami akan arti penting dimilikinya kesadaran dan pemahaman ini, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, agar senantiasa meningkatkan etos kerja, kinerja, produktifitas, dan yang tak kalah penting adalah mengoptimalkan peran dan fungsi saudara sekalian selaku abdi negara dan masyarakat. Dipundak saudara telah dipercayakan amanah rakyat untuk membangun Kutai Barat ini. Hendaknya saudara sekalian mampu menghayati setiap tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan untuk membangun Kutai Barat.

Melalui rumusan-rumusan program yang tentunya mengarah pada terwujudnya kehidupan masyarakat Kutai Barat yang sehat, sejahtera, cerdas, berkualitas, kesetaraan gender, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terbukanya potensi dan peluang usaha, terciptanya Kutai Barat yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan, pelestarian alam dan aneka ragam hayati, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, luasnya jaringan dan kemitraan. Membangun Kutai Barat adalah bagian dari membangun Indonesia tercinta.

Karena seminar ini sangat penting saya harap para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting lagi adalah tindak lanjut dari mengikuti kegiatan ini. Saya berharap saudara sekalian selaku abdi negara dan abdi masyarakat mengalami perubahan dan menjadi agen perubahan dalam terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.(
hms10)

SENDAWAR-  Tim Terpadu Pemantauan Kebersihan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM), Pengamanan Lokasi Bandara Melalan dan Aset Milik Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat turun kelapangan.

Tim Terpadu yang turun kelapangan tersebut terdiri dari Dinas terkait baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM), Bagian Pembangunan Setkab Kubar.

Kali ini, menindaklanjuti Surat dari pemerintah Kecamatan Muara Lawa kepada Tim tersebut terkait sulitnya warga dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Tim Terpadu langsung memantau di APMS Nordalia Jaya tepatnya di Kampung Cempedas RT.01 Kecamatan Muara Lawa baru-baru ini.

Ketua Tim Terpadu yang juga Assisten II, Drs Yohanes Kinam menjelaskan setelah turun kelapangan dan bertemu langsung dengan pemilik AMPS Nordalia Jaya yang bernama Kartono menanyakan perihal sulitnya warga untuk mendapatkan BBM.

“ Terungkap dari perbincangan tersebut, bahwasannya pihak AMPS tetap melayani masyarakat. Baik masyarakat dari sekitar kecamatan dan juga kecamatan-kecamatan terdekat. Bahkan juga melayani Koperasi yang bergerak di BBM, dimana Koperasi tersebut rutin mengambil BBM bahkan terjadwal seminggu sekali, “ jelasnya.

Untuk itu, lanjut Drs Yohanes Kinam langkah yang akan diambil dari Tim Terpadu yakni, kedepan akan menertibkan, memperketat dan menata kembali izin-izin kepada Koperasi yang bergerak dibidang BBM. Perketat seperti standar harga jual, ukuran ataupun takaran yang dipergunakan.

Kedepan berharap ada kerjasama baik dari Tim Terpadu, pemerintah kecamatan, pemilik APMS, dan juga kesadaran dari masyarakat, harapnya.

Suhaimi selaku Camat Muara Lawa sangat bersyukur dan kedatangan tinjauan langsung dari Tim Terpadu. Mudah-mudahan ini berjalan lancar tidak ada lagi kendala ataupun kesulitan memperoleh BBM.

Sementara itu, Kartono selaku Pemilik APMS  Nordalia Jaya menegaskan tidak benar sama sekali masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Semua kami layani, anggapan bahwa ada masyarakat yang membeli dengan menggunakan jirengen, sebab jarak kampungnya jauh dari APMS disini. AMPS sendiri melayani beberapa kecamatan terdekat, seperti kecamatan Bentian Besar, Siluq Ngurai dan warga yang melintas di jalan Trans Kalimantan.  (hms19)

SENDAWAR – Sebagai langkah menambah pengetahuan dan wawasan perangkat kampung/desa tentang cara pengimputan data, mempermudah penyebaran informasi kampung, serta mempromosikan produk unggulan yang ada di Kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar melaksanakan sosialisasi Portal Desa Online selama dua hari yang diikuti 32 peserta dari 16 Kecamatan se Kubar, yang dipusatkan di ruang diklat lantai III kantor Bupati dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kubar H Edyanto Arkan SE, Rabu (5/4).

Adapun narasumber langsung dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Septina Nurhayati Kasubid Pengembangan Pusat Data dan Informasi, Balai Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan berasal dari DIPA Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin Tahun anggaran 2017. Turut hadir Asisten II dan kepala DPMK.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati H Edyanto Arkan SE menuturkan tujuan sosialisasi portal desa online adalah menyediakan informasi yang mendukung terwujudnya optimalisasi pembangunan desa, termasuk profil desa, sejarah singkat desa, asal usul nama desa, ciri unik dan karateristik desa, serta batas wilayah. Kegiatan desa berupa musyawarah warga, gotong royong, perangkat desa, upacara adat/nasional, pembangunan desa, peningkatan SDM desa, pemanfaatan dana desa/pembangunan fisik. Potensi produk unggulan seperti pariwisata, wahana hiburan rakyat, produk kerajinan warga desa, produk olahan makanan, produk pertanian dan pot
ensi SDA.

Wabup juga menambahkan, melalui aplikasi portal desa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan membuka cakrawala terhadap ilmu pengetahuan. “Pada hari ini kita diberikan perkenalan sebagaimana teknologi yang sudah berkembang, membuat satu wilayah dengan satu wilayah lain tidak ada batasnya, yang selama ini kita gunakan batas administrasi, tetapi pada teknologi tidak dibatasi oleh adminstratif dan waktu, saat itu informasi yang ada di Pusat saat itu juga kita didaerah mendapatkan informasi tersebut,” kata Wabup.

Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia telah memberikan perhatian kepada kita, sehingga aparatur di kampung lebih melek teknologi, sehingga melalui teknologi masyarakat kampung ikut mengetahui perkembangan teknologi, dimana tek
nologi selain sebagai penyebaran informasi dari pusat kepada daerah dan sebaliknya penyampaian laporan dari desa ke pusat melalui Kabupaten dan Provinsi.

Wabup juga mencontohkan kedepan kampung yang ada di Bongan dengan kampung yang ada di Long Iram tidak perlu bertemu secara langsung tetapi melalui teknologi ini kita bisa langsung berkomunikasi di portal desa yang ada, hal tersebut tentu sangat memudahkan kita.

Selanjutnya  Wabup meminta para peserta yang mengikuti sosialisasi betul-betul memahami sistem kerja, dan apabila tidak jelas bisa ditanyakan kepada narasumber sehingga peserta betul-betul mengerti dan memahami program tersebut. Kedepan kita juga berharap program kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI bisa diperluas jaringannya karena di Kubar ada 190 Kampung dan 4 Kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan.

Melalui kementerian juga diharapkan dapat mendukung perkembangan teknologi secara luas, begitu juga Diskominfo diharapkan bisa mendorong kerjasama dengan seluruh celular agar membangun BTS sehingga bisa tersebar di 16 Kecamatan. Karena dengan keterbatasan BTS merupakan hambatan bagi suatu daerah untuk melaksanakan suatu sistem yang mudah tetapi dibatasi oleh penunjang, walaupun dengan keterbatasan BTS kita berupa memaksimalkan teknologi yang ada dalam keterbatasan.

Saya harapkan dengan teknologi yang ada, walaupun kita di kampung tetapi tidak kampungan karena teknologi sama dengan di kota, sehingga teknologi yang ada bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekaligus peserta  betul-betul memahami teknologi yang ada dengan baik, karena perwakilan yang mengikuti pelatihan ini bisa memberikan informasi kepada kampung-kampung yang lainnya.(hms10)

SENDAWAR – Dalam upaya mengoptimalkan peran serta masyarakat mendukung kehidupan berdemokrasi yang lebih matang dan dewasa, dimana Pemilu sebagai produk dari demokrasi serta nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia sebagai cara untuk memilih pemimpin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan launching Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang diresmikan oleh Asisten II. RPP tersebut terletak di komplek perkantoran Pemkab Kubar, Barong Tongkok atau masih satu atap dengan kantor KPU Kubar,  Selasa (4/4)

Lebih lanjut dalam sambutan tertulis Bupati Kubar FX Yapan SH yang dibacakan Asisten II Drs Yohanes Kinam R menuturkan, tujuan umum RPP untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu selanjutnya RPP sebagai pusat informasi kepemiluan. Tujuan khusus keberadaan RPP ini mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara, Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi. Menanamkan kesadaran nilai berdemokrasi seluruh segmen. Turut hadir Kapolres Kubar, Anggota DPRD Kubar, serta para Komisioner KPUD dari Balikpapan, Kukar dan Mahakam Ulu.

Bupati menambahkan, mengacu pada tujuan hadirnya RPP di setiap daerah baik provinsi, kabupaten, kota tidak lain adalah untuk mendukung upaya KPU dalam melaksanakan fungsinya yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu serta sebagai lembaga pengatur pelaksanaan pemilu.

Selaku Kepala Daerah saya sangat mendukung program ini. Saya menaruh harapan besar kepada warga masyarakat Kutai Barat agar kedepan semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih dengan baik dan tidak hanya itu saya ingin masyarakat semakin mengerti dan memahami tujuan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari data partisipan masyarakat pada tahun lalu 77 persen yang menggunakan haknya dalam pemilu lalu, saya harap kedepan jumlah partisipasi masyarakat mengalami peningkatan bahkan di angka 90 persen, terlebih dengan agenda pilgub pada tahun 2018 mendatang.

Selanjutnya Bupati berharap seluruh masyarakat sungguh-sungguh berpartisipasi secara aktif menentukan pemimpin daerah Kaltim. Kita semua berhak untuk memilih dan menentukan siapakah pemimpin Kaltim yang mampu membawa kita menuju hidup yang lebih adil, mandiri dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan dan harapan tersebut maka diupayakan peningkatan pemahaman, partisipasi masyarakat dalam PEMILU melalui keberadaan RPP  di Kabupaten Kutai Barat. RPP tidak hanya sebagai wahana edukasi yang bersifat informatif saja namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi aktif dan interaktif melalui diadakannya diskusi, FGD, Seminar dan kegiatan komunikasi lainnya yang memberi kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan sumber daya pengetahuannya mengenai PEMILU dan arti penting partisipasi politik masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU Kubar FX Irianto menjelaskan dengan hadirnya RPP ini merupakan gagasan yang cukup cemerlang. Guna mendongkrak partisipasi dalam mensukseskan pemilu atau pelaksana demokrasi. Sebab di rumah pintar tersebut, KPU memajang informasi seputar kepemiluan, mulai dari sejarah pemilu, partai peserta dan pemenang pemilu, manfaat pemilu dan lain-lain. Selain dapat melihat informasi yang dipajang, pengunjung bisa mendapatkan informasi seputar kepemiluan melalui video, selain foto juga disediakan video yang berisi informasi tentang pemilu.

Menurutnya dengan hadirnya RPP ini dapat berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Khususnya untuk mengedukasi anak-anak SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi. Rumah pintar pemilih tersebut merupakan pilot project dari KPU Pusat. Dan untuk di wilayah Kaltim hanya ada empat kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membuka RPP ini, yakni Bontang, Samarinda, Balikpapan dan Kubar.

Selain membuka rumah pintar KPU Kubar juga siap menjadi patner atau pendamping para siswa untuk melakukan pemilihan ketua OSIS layaknya pemilihan umum yang diselenggarakan KPU. Sehingga penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS bisa dilaksanakan lebih baik lagi. “Para pelajar dan mahasiswa bisa juga menggunakan fasilitas yang ada di sini (rumah pintar). Untuk belajar tentang pemilu atau demokrasi,” tegasnya

Serta para pengunjung atau yang akan melihat rumah pintar itu bisa melihat langsung tata cara pemilihan. Sebab pihak KPUD Kubar sudah mendesain ruang di RPP itu, dengan menyiapkan fasilitas  pedoman berupa sejarah pemilu, pentingnya pemilu dan demokrasi, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, proses pemilihan, profil penyelenggara, uji pengetahuan pemilu, dan ruang audio visual.(hms10)

SENDAWAR– Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Cabang Kutai Barat mengadakan seminar ilmiah keperawatan dengan mengangkat tema “Penanganan Diabetes Millitus dan Penerapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Serta Sosialisasi STR, SIMK Online, Dan Juklak Jabatan Fungsional Perawat”, yang bertempat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Kantor Bupati Kubar belum lama ini.

Bupati Kutai Barat FX.Yapan dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten 2 Ekonomi, Pembangunan dan SDA Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Yohanes Kinam menegaskan PPNI diharapkan menunjukan bukti dan kepeduliannya secara nyata terhadap upaya peningkatan sumber daya para perawat  di Kutai Barat dengan senantiasa menggelar seminar dan ragam kegiatan lainnya. Dan dalam kesempatan kali ini PPNI Kutai Barat juga telah perduli akan pola perilaku sehat masyarakat dengan mensosialisasikan gerakan mencuci tangan dengan baik dan benar kepada para siswa yang duduk dibangku sekolah dasar, walaupun organisasi ini sudah baik adanya, namun saya selaku kepala daerah memiliki harapan yang lebih besar dimana PPNI tidak hanya berhenti sampai pada peringatan hari ulang tahun saja namun secara berkesinambungan PPNI juga dapat lebih kontributif lagi demi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kata Bupati “dari tema tersebut jelas dapat kita lihat bersama bahwa seminar yang mengandung intisari peningkatan keterampilan, keahlian

dalam upaya penanganan, pentingnya surat tanda registrasi perawat dan sistem informasi keanggotaan serta pentingnya upaya peningkatan dan  pengembangan keprofesian. Seminar ini merupakan salah satu bentuk kepedulian bagaimana upaya pemantapan fungsi profesi  perawat bahwa untuk menjadi perawat tidak hanya sebatas pada dimilikinya penguasaan ilmu pendidikan dan  pelayanan namun juga yang tak kalah penting adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas diri.

Bupati Berharap agar seluruh peserta dapat diimplementasikan diunit kerja masing-masing. Dimana perawat dapat lebih terampil lagi dalam melaksanakan praktik keperawatan, dapat menjadi duta kesehatan disetiap daerah dan unit kerja dan dimulai dari lingkungan sosial mau mengajak dan menjadi tauladan masyarakat untuk mencegah penyakit dengan hidup sehat. Sebab dengan optimalisasi pemahaman masyarakat akan kesehatan maka akan mengurangi dan menekan biaya pengobatan masyarakat Kutai Barat. Karena masyarakat Kutai Barat sudah memahamai akan arti penting kesehatan

Sementara Ketua PPNI Kubar Emiliana menjelaskan seminar berlangsung selama 1 hari dengan Narasumber Yorina Susanti, Emiliana, Anik Puji Rahayu dan Sukwanto, diikuti oleh anggota perawat yang tergabung dalam PPNI Kubar yang berasal dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Kesahatan baik pemerintah maupun perusahaan.

Lanjut Emi “khususnya kepada perawat diwajibkan memiliki kartu tanda anggota (KTA) organisasi PPNI, regristasi dan surat ijin praktik, karena ketiga itu syarat untuk bisa praktik dan pelayananan kesehatan dimasyarakat dan karyawan perusahaan, KTA dan sertifikat berlaku 5 tahun dan harus diperbaharui minimal 3 bulan sebelum masa barlaku habis, dan untuk mendapatkan ijin praktek maka perawat diwajibkan mengikuti seminar-seminar, jadi seminar ini sangat penting bagi keberlanjutan perawat.

Senada dengan Ketua PPNI Kubar, Ketua PPNI Propinsi Kaltim Sukwanto menegaskan perawat untuk memperpanjang surat ijin parktek perawat (SIPT) dan Surat Tanda Regristasi (STR) yang di keluarkan Dinas Kesehatan harus mendapat 25 SKP, dan SKP didapat dengan selalu mengikuti seminar, apabila STR dan SIPT mati maka ia tidak diakui sebagai perawat secara Nasional dan akan terkena sanksi apabila tetap praktek. (hms36)

SENDAWAR- Seluruh unit wilayah kecamatan harus memiliki keseragaman data dalam pembuatan dokumen Surat Tanah SPPHAT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah), hal ini penegasan Bupati Kutai Barat FX.Yapan saat membuka Rakor Camat, Lurah dan Petinggi Kubar tentang Administrasi pertanahan, berlansung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 BP3D Kubar belum lama ini.

Bupati menekankan “peran seorang camat dalam sebuah daerah dianggap strategis mengingat tugasnya yang membawahi pemerintahan dari berbagai desa, melalui rapat koordinasi ini tentu diharapkan dapat memperkuat koordinasi sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan dokumen surat tanah, sehingga jelas disini, bahwa Camat juga memiliki tugas untuk mendata seluruh masyarakatnya terkait dengan pembuatan dokumen surat tanah serta untuk menyertakan masyarakat dalam program PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria serta PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimana program ini akan bekerja sama dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat.

Lanjut Bupati “menyadari akan arti dan peran penting saudara sekalian maka saya menegaskan dan minta kerjasama Saudara sekalian untuk bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Rakor ini, sehingga akan berdampak pada hasil yang baik dalam setiap program pemerintah terutama yang terkait dengan pertanahan dan diperlukan kesepahaman dengan seluruh camat yang ada untuk mengkondisikan keseragaman data yang diperlukan, serta berlanjut hingga tahap sosialisasi juga pelaksanaan

Senada dengan Bupati Kubar Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Pemukinan dan Pertanahan (DPKP2) Kubar Stepanus “menyadari akan arti penting dari administrasi dan dokumentasi surat tanah ini maka saya berharap agar Bapak Ibu selaku Camat sungguh mengikuti rapat ini dengan baik. Pahami dan simak seluruh paparan, dan yang lebih penting adalah hasil rapat koordinasi ini dapat dilaksanakan dengan optimal, segala bentuk informasi ini hendaknya di sampaikan juga kepada para  petinggi, lurah dan tokoh-tokoh masyarakat bahkan kepada warga masyarakat.

Pentingnya administrasi dan dokumentasi pertanahan ini menjadi hal pokok yang utama terlebih menyikapi fenomena permasalahan pertanahan yang kerap terjadi dan hingga kini masih saja sering terjadi akibat kurang tertibnya administrasi pertanahan ini, dan saya berharap kedepan keseragaman administrasi pertanahan akan lebih cepat terwujud baik dari tingkat Kampung sampai ke Kabupaten. (hms36)

SAMARINDA– Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2016 kepada BPK – RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bertempat dilantai 2 ruang kantor Kepala  Perwakilan BPK – RI Provinsi Kaltim, Jumat (31/3). Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat BPK – RI Perwakilan Kaltim, Wakil Bupati Kubar, Ketua DPRD Kubar, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kubar, Sekda Kubar, Kepala BKAD Kubar dan Jajarannya, Inspektur Inspektorat Kubar dan Jajarannya, Kepala Penghubung Kubar Kota Samarinda dan jajarannya.

Dalam kesempatan pertemuan ini Wakil Bupati Edyanto Arkan menyampaikan LKPD tahun 2016 yang didalamnya memuat laju pertumbuhan serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kubar. Selama lima tahun terakhir tumbuh kembang Kutai Barat sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya penurunan harga batu bara, karet dan komoditi lainnya yang tentunya berpengaruh kepada perolehan dana perimbangan Kutai Barat dari pusat namun untuk penyerapan anggaran Pemda Kubar bisa terbilang cukup baik, hal ini terlihat dari tinjauan bukti nyata secara fisik dan keuangan penyerapan yang lebih baik 90% dan juga tak kalah pentingnya melalui bagian Aset di BKAD telah melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan sensus barang juga rekonsiliasi data aset.

Selanjutnya Ia juga menyampaikan harapan kepada BPK selaku pemeriksa keuangan untuk mengaudit dan mengevaluasi secara terperinci karena hasil yang diperoleh sangat berarti bagi Kubar guna melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan juga pelaporan yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik.

Penyerahan LKPD tahun 2016 ini adalah salah satu tahap lanjutan yang dilakukan Pemda Kubar setelah beberapa waktu lalu Tim Audit BPK melakukan pre entry atau audit pendahuluan di Kabupaten Kutai Barat melalui SKPD terkait yaitu BKAD dan nantinya tim Audit BPK akan melakukan  audit kembali untuk tahap berikutnya pada tanggal 6 April sampai 14 Mei mendatang.

Ungkapan senada juga dikatakan Kepala BKAD Sahadi usai penyerahan laporan menjelaskan “sesuai UU pada tanggal 31 Maret adalah batas akhir penyerahan LKPD  tahun 2016 oleh Pemda kepada BPK, setelah LKPD diserahkan maka tim audit akan mengaudit lebih terperinci beberapa substansi obyek yang menjadi rekomendasi dan selanjutnya akan ditindak lanjuti sampai nanti akan diperoleh rekomendasi final dari hasil pemeriksaan rinci, dimana jenjang waktu audit rinci selama 40 hari selanjutnya LKPD hasil koreksi akan diserahkan dari BPK kembali kepada Pemda Kubar tanggal 30 Mei dan akan diketahui mengenai penyampaian Opini. Perlu diketahui bersama dalam memenuhi kewajibannya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan LKPD ini tepat waktu dan tercatat sebagai kabupaten/kota yang ketiga yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menyerahkan LKPD kepada BPK.   (hms11)