Berita

SENDAWAR-Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kubar, terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kubar dan berupaya mewujudkan menjadi lembaga yang handal dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Kubar.

Salah satu upaya tersebut, menggelar pelatihan tumpar dan tari gantar tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) tingkat Kubar,”kata Ketua Dekranasda Kubar Yayuk Seri Rahayu Yapan saat memantau pelatihan tumpar di Lamin Benuaq Taman Budaya Sendawar, Jumat (3/3).

Diketahui jumlah peserta baik pelatihan tumpar dan tari gantar, masing-masing 100 orang. Dalam memeriahkan HUT ke-37 Dekranas, pelatihan ini tidak di pungut biaya atau gratis selama bulan Maret 2017.”Bulan depan (April) dan seterusnya dikenakan biaya,”terangnya.

Yayuk menambahkan output dari pelatihan adalah menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup melalui SDM.

Dekranasda memiliki target untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju dan mandiri terutama di Kubar. Salah satu cara untuk mencapainya yakni melalui peningkatan jumlah wirausaha baik industri kecil rumah tangga, industri kecil menengah dan industri lainnya.

Untuk itu, kegiatan ini akan terus dilanjutkan dengan program penguatan kapasitas SDM, sehingga berdaya saing dan mampu menjadi wirausaha tangguh.

Padahal, menurutnya menjadi seorang wirausaha adalah hal yang amat membanggakan karena bisa menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kubar.

Yayuk mengingatkan agar para pengusaha tidak memiliki mental yang cepat puas dan terus berkreasi sehingga menghasilkan karya-karya bernilai jual tinggi,”imbaunya.(hms6)

SENDAWAR-Menyikapi perekonomian yang sedang defisit secara global. Pastinya ini menjadi permasalahan yang cukup urgen bagi pemerintah terutama masyarakatnya.

Bupati Kubar FX Yapan mengharapkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kubar ambil bagian secara nyata dengan memberikan karya baktinya dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang perekonomian.

Ditambah lagi, masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditengah harga bahan bakar minyak, sembilan bahan makanan pokok, listrik dan kebutuhan lainnya yang tidak berimbang dengan daya konsumsi masyarakat yang menurun.

Hal ini disebabkan oleh beberapa sektor ekonomi, salah satunya perkebunan dan pertambangan belum sepenuhnya pulih,”ujar Bupati pada Hari Ulang Tahun ke-37 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Taman Budaya Sendawar, Jumat (3/3).

Ketua Dekranasda Kubar Yayuk Seri Rahayu Yapan mengatakan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dan pasar bebas. Memerlukan kerja keras dan usaha yang tekun, untuk menuju hidup yang lebih baik.

Agar dapat bertahan dan melangsungkan hidup di era ini, diharapkan kita harus memiliki daya saing dan berkualitas. Kualitas ini tidak hanya pada bentuk kinerja, namun juga pada produktifitas. Jika sumber daya manusia tidak memumpuni, kemudian hasil produksi barang tidak berkualitas, sudah pasti akan berdampak pada lemahnya tingkat perekonomian kita terutama di Kubar.

Tidak hanya itu, yang menjadi tantangan pembangunan yang hingga kini menjadi masalah yang belum tuntas di setiap daerah yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Disinilah kita harus semakin jeli menggali dan mengembangkan peluang ekonomi apa saja, yang menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian.

Peluang ekonomi bisnis di Indonesia terutama di Kubar sebenarnya sangat banyak. Indonesia tidak hanya kaya akan keindahan, panorama alam, kepulauan dan sumber daya alamnya saja. Tetapi juga memiliki kekayaan seni budaya yang indah dan bernilai.”Beberapa hasil benda seni budaya tersebut adalah kerajinan ukir, tenun, anyaman dan lainnya,”ujarnya.

Masing-masing daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki kekayaan seni dan budaya. Melalui tangan-tangan yang terampil, ahli, profesional dan sentuhan etnik para seniman dan turun temurun pada anak cucunya. Hingga kini, para seniman ini mengolah bahan baku khas daerah ini menjadi kekayaan tidak ternilai harganya.

Sebut saja diantaranya industri kecil rumah tangga berupa kerajinan. Sektor industri kecil menengah ini menjadi salah satu primadona yang kini tengah digiatkan sebagai salah satu pendukung pengembangan sektor perekonomian.

Bahkan kerajinan kita semakin berkualitas ini, menjadi boster penggerak ekonomi kerakyatan bagi rakyat kecil. Dengan berbekal keterampilan pengetahuan, masyarakat dapat menjadi partisifan pelaku ekonomi kreatif.

Usaha ekonomi mikro menjdi salah satu jalan untuk menciptakan lapangan usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menyadari akan hal ini maka organisasi dekranasda berdiri dan dibentuk di setiap daerah.

Kehadiran dekranasda memiliki visi agar menjadi lembaga handal dalam mendukung kemandirian ekonomi indonesia. Upaya tersebut ditempuh melalui sektor kerajinan sebagai salah satu hasil seni budaya yang mencerminkan identitas bangsa.

Diusia ke-37 tahun 2017, Dekranas terus mengupayakan yang terbaik dalam menggali dan mengangkat potensi kerajinan yang merupakan tradisi dan budaya bangsa. (hms6)

 

SENDAWAR-Perwujudan kemandirian ekonomi merupakan pondasi dasar dalam melaksanakan pembangunan. Bahkan melalui kemandirian setiap pribadi selaku pelaku ekonomi dapat memperoleh pendapatan, serta menciptakan lapangan usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomis.

Dengan kemandirian ini juga menunjukkan adanya kualitas masyarakat,”kata Bupati FX Yapan pada Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-37 dan pembukaan pelatihan tumpar, serta pelatihan tari gantar tingkat PAUD, di Taman Budaya Sendawar, Jumat (3/3).

Ditambah lagi, tema HUT Dekranas ke-37 pada 2017 yakni mewujudkan Dekranas menjadi lembaga yang handal dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Kubar. Hal ini menunjukkan bahwa Dekranas tersebut, memiliki impian dan harapan agar mampu mendukung gerak perekonomian daerah secara nyata.

Serta ingin menunjukkan kepedulian atas tantangan pembangunan yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Kutai Barat. Dengan keberadaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kubar di setiap daerah tersebut, memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan.

Ketua Dekranasda Kubar Yayuk Seri Rahayu Yapan mengatakan keberadaan Dekranasda mampu mewujudkan kesejahteran dalam meningkatkan ekonomi kepada pengrajin. Masyarakatnya pun, diharapkan lebih mencintai kekayaan seni budaya dan dapat dilestarikan dan dipertahankan dengan melakukan regenerasi pengrajin.

Banyak hal yang ingin dicapai, demi menumbuhkan rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap kekayaan seni dan budaya Kubar ini. Salah satunya, upaya meningkatkan sumber daya manusia Kubar diantarnya dengan menggelar pelatihan tumpar dan tari gantar ditingkat PAUD.

Pelatihan ini tidak kenakan biaya selama Maret 2017, dikarenakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-37 Dekranas. Pada April dan bulan berikutnya dikenakan biaya. Pelatihan ini juga merupakan bagian kecil dari kerja nyata dan kepedulian kami terhadap kelangsungan seni budaya Kubar. “Saya tidak ingin budaya ini tergerus oleh budaya asing,”tegasnya. (hms6)

Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh BP3D dibuka secara langsung oleh Sekda Kutai Barat yang dihadiri oleh beberapa SKPD terkait, Forum CSR Kubar, para Camat dan Lurah, seluruh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah di kota Sendawar, Direktur Politeknik, Pimpinan Perusda, Pimpinan Organisasi Profesi, Ketua Tim Khusus Kebijakan Bupati dan Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda, yang di laksanakan beberapa waktu lalu di BP3D Kabupaten Kutai Barat.

Pada acara pembukaan kegiatan konsultasi publik ini, Sekda Kutai Barat Aminnudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang juga sekaligus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2016-2021. Kemudian Ia menjelaskan juga penyusunan RKP tahun 2018 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 serta Visi dan Misi Bupati Kubar periode 2016-2021.

Selanjutnya Aminnudin mengatakan “Substansi RKP tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintrah Kabupaten, Dunia Usaha/Swasta maupun yang ditempuh dengan mendorong aspirasi swadaya masyarakat”, ungkapnya.

Lebih jauh Ia menjelaskan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan amanat Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang didukung oleh Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat beberapa tahapan atau proses dalam penyusunan RKPD meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, musrenbang tingkat kampung dan kecamatan, penyusunan rancangan Renja SKPD, konsultasi publik rancangan SKPD, forum SKPD, musrenbang RKPD, penetapan RKPD dan penetapan Renja SKPD.

Pada kesempatan ini pula Sekda berbicara bahwa forum konsultasi publik ini mempertegas Prioritas dan Sasaran Pembangunan agar sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi dengan tetap memperhatikan kondisi daerah serta diharapkan seluruh peserta yang hadiri bisa berperan aktif untuk memberi masukan dan kritik guna penyempurnaan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKP tahun 2018.

Dalam sambutannya juga Sekda kembali mengingatkan mengenai prioritas dan sasaran pembangunan tahun anggaran 2018 harus tetap bersinergi dan sinkron dengan pembangunan sebelumnya dan harus mengacu pada RPJPD (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005-2025. Adapaun beberapa pokok kebijakan yang terkait antara lain meningkatkan pengembangan SDM, mengurangi kemiskinan berbasis kampung, meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis kampung, mengembangkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi disektor Pertanian dan Kehutanan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meingkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Good Governance dan Clean Goverment).

Aminnudin juga menambahkan pada pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diharapkan juga tetap memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan serta isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat, seperti rendahnya kulitas SDM yang dimiliki (kualitas penyelenggaraan pendidikan), belum merata penempatan tenaga kerja pendidik diseuruh wilayah Kubarm keterbatasan dan belum meratanya infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, kualitas pelayanan kesehatan, belum ada produk unggulan yang berdaya saing tinggi pada sektor Pertanian dan Kehutanan serta masih rendahnya penerapan teknologi tepat guna, katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Achmad Sofyan bahwa konsultasi publik merupakan salah satu proses perencanaan dimana nanti akan dirancang tahapan akhir dari musrembang, dalam hal ini akan dirumuskan beberapa prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2018 tentu saja akan dilakukan analisis ekonomi daerah, analisis kondisi terakhir dari pembangunan serta mengevaluasi rencana kerja tahun 2017.

 Ia juga mengatakan “semua program bisa dibiayai akan tetapi menyadari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil diharapkan kita sekalian bisa melihat dan  mengerucutkan program-program prioritas yang menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang benar-benar harus bisa dicermati secara tepat sedangkan untuk program prioritas menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti contoh infrakstur, mencoba memilih wilayah yang askes atau jalan belum terbuka atau lancar baik akses antar kampung, kampung dengan kecamatan dan kecamatan dengan kabupaten. Selanjutnya Ia menambahkan pelayanan publik yang juga berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti masalah pendidikan juga pelayanan kesehatan yang menjadi fokus, berikutnya mengenai ekonomi kerayakatan yaitu harus bisa melihat dan memperhatikan bagaimana  kita mampu menjadi daya saing daerah, melakukan efisiensi serta memodernisasi prasarana ekonomi kerayakatan sebagai bagian dari meningkatkan produktivitas sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang adil mandiri dan sejahtera”, tutupnya. (hms11)

Dalam rangka turut berpartisipasi mendukung kegiatan Rakornis Perhubungan Se-Kalimantan Timur, Dekranasda dan TP.PKK Kabupaten Kutai Barat bekerja sama melaksanakan Pameran Kerajinan dan Kuliner Khas Kabupaten Kutai Barat di Halaman Auditorium Tulur Aji Jejangkat. Pameran yang baru saja mulai persiapannya ini akan berlangsung selama 2 hari,  tanggal  8 Maret 2017 pukul 14.00 s/d 21.00 Wita kemudian tanggal 9 Maret 2017 Pukul 08.00 s/d 18.00 Wita, dan kini telah mulai ramai oleh para pengunjung.

Kegiatan ini bertujuan mengenalkan berbagai hasil kerajinan dan kuliner khas Kutai Barat kepada para Peserta Rakornis Perhubungan yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur selain itu juga untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya pengerajin untuk berkreasi menciptakan inovasi kerajinan, kuliner dan cinta hasil produk khas Kutai Barat Tanaa Purai Ngeriman. Pameran ini menyediakan berbagai hasil kerajinan tangan dan Kuliner Khas Kutai Barat diantaranya Tenun Doyo, Sulam Tumpar, kreasi produk anyaman rotan, kerupuk ikan belida, biji delima dan lain sebagainya. (admin)

SENDAWAR – Dalam rangka percepatan penyelesaian tapal batas titik pertigaan Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Serta penyelesaian tapal batas Kab Kubar dan Kab Mahulu, yang difasilitasi langsung oleh Pemprov Kaltim dalam rapat koordinasi tapal batas tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Ruang Diklat lantai III Kantor Bupati Kubar. Turut hadir  Wakil Bupati Kubar, Wakil Bupati Mahulu, Sekretaris Kabupaten Kubar dan Mahulu, Asisten I Kukar Chairil Anwar, Asisten III Kubar, Asisten Mahulu, Kepala Bagian Perbatasan  dan Penataan Wilayah Pemprov Kaltim, serta Perwakilan Polres Kubar, Selasa (7/3).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Perbatasan dan Penataan Wilayah Pemprov Kaltim Juwita Linda menuturkan, dalam penentuan tapal batas intinya adalah kesepakatan. Dimana Pemprov Kaltim berupaya menyelesaikan batas wilayah antar Kabupaten, dengan harapan melalui pertemuan hari ini ada kesepakatan. “Dimana dalam kesepakatan tapal batas kita tidak harus berpegang pada lampiran peta, karena didalam UU sudah disebutkan penentuan batas wilayah ditentukan dengan kesepakatan,” kata Juwita Linda.

Selanjutnya Wakil Bupati Kubar H Edyanto Arkan SE menuturkan, Rakor batas tingkat provinsi ini tentu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas antar Kabupaten Kukar, Mahulu dan Kubar. “Memang tapal batas Kabupaten, domainnya kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim hanya pelaksanaannya di Kubar, sehingga melalui kegiatan ini kita ingin menyelesaikan tapal batas yang sudah kita telusuri dilapangan dapat dijadikan batas dan pegangan oleh para pihak, sehingga ini dapat memberikan kepastian secara administrasi sosial kepada masyarakat. Dalam rapat hari ini kita harus mencairkan dan membuka diri, tidak bisa bertahan disatu titik dan pihak lain bertahan dititik yang lain, karena hak tersebut  tidak akan menemukan kesepakatan, tapi prinsipnya kita mencoba bergerak mendekatkan agar ada titik temu, tetapi tetap merujuk pada bukti perundang-undangan yang ada, yang menjadi acuan namun dalam pelaksanaannya kita merlihat dilapangan sesuai dengan koridor yang ada dan kesepakatan masyarakat,” terang Wabup.

Jika ada kesepakatan secara definitif oleh peraturan itulah yang dijadikan acuan, misalnya batas antar Kecamatan sebelum pemekaran, selanjutnya hal-hal secara formal mendasari terbitnya UU, kemudian kondisi dilapangan yang sama-sama secara faktual bisa kita terima bersama ini lah cara-cara kita mencairkan sisi pandang satu dan lainnya, sehingga tugas Provinsi dapat bergerak maju dalam penyelesaian tapal batas antar Kabupaten, maupun dengan Pronvinsi lainnya, sehingga hasil dari rapat pada hari ini kita bisa menyepakati peta kerja yang dapat dijadikan dasar penelusuran pada sisi yang saling mendekatkan.

Wakil Bupati Mahulu Y Juan Jenau menuturkan, sebagai Kabupaten baru Mahulu tentu merasa bersyukur karena sudah diberikan restu, secara prinsif kita sudah melakukan rapat tapal batas dan menyepakati menyerahkan data-data ke Provinsi untuk dipelajari oleh Provinsi, karena bagaimanapun batas wilayah antar Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Dan hari ini kita bertemu, dimana  Provinsi sudah melakukan kajian dan analisa, serta berbagai masukan yang diberikan Kabupaten Kubar maupun Kabupaten Mahulu, harapannya ada titik terang yang kita harapkan bisa segera diselesaikan karena batas tidak hanya antar Kubar dan Mahulu, maupun Kukar, tetapi saat ini juga dalam tahap penyelesaian tapal batas, Kaltim, Kalteng dan Kalbar.(hms10)

Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang membidangi pendidikan, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Pemkab Kubar dalam rangka menyatukan persepsi terkait penyebaran tenaga guru yang tidak merata antara di perkotaan dan di pedalaman, acara tersebut dilaksanakan di ruang Diklat Kantor Bupati Lantai III, Jumat (3/3).

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Isnaini menuturkan kunjungan kerja ke Kubar dalam rangka penyatuan persepsi dalam mengatasi masalah penyebaran tenaga guru di daerah perkotaan yang enggan untuk ditempatkan didaerah pedalaman.  “Permasalahan tersebut lah yang mendasari kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kukar  ke Kubar untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan tersebut,” kata Isnaini.

Di Kukar tenaga PNS menumpuk diperkotaan, sedangkan di dipedesaan lebih banyak tenaga honorer. Dengan permasalahan tersebut sehingga kami datang ke Kubar untuk melakukan sharing,tujuan kegiatan ini agar diketahui permasalahan yang ada kemudian bagaimana mencari cara dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Kubar FX Yapan SH menuturkan di Kubar tedapat 197 sekolah dengan 43.408 murid dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA yang tersebar di 190 Kampung di 16 Kecamatan se Kubar. Dengan total guru sebanyak 4.291 dari jumlah tersebut terdapat 1.849 guru PTT/honorer.

Bupati menjelaskan di Kubar memiliki dua strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut, dimana dalam penempatan para tenaga pendidik dengan cara penempatkan sesuai tempat lahir atau dikembalikan ke daerah asal. “Ditempatkannya kedaerah asal, alasannya tentu saja yang bersangkutan mau mengurus daerahnya sendiri, upaya kedua dengan cara meningkatkan tunjangan di daerah terpencil dan perbatasan dengan cara tersebut lah kita merangsang para tenaga pendidik agar mau dan betah bertugas dipedalaman dan perbatasan. Selama ini dua cara tersebut yang sudah dilakukan oleh Pemkab Kubar dalam pemerataan penyebaran tenaga guru di pedalaman.

Bupati juga menambahkan, dengan komunikasi semacam ini antar dua daerah sangat lah baik untuk mencapai sasaran atau keberhasilan, karena  tanpa komunikasi mustahil kita bisa berhasil. Sekali lagi dengan kunjungan kerja dan silaturahmi Komisi IV DPRD Kukar tentu disambut baik oleh Pemkab Kubar untuk sama-sama berkomunikasi dalam penyelesaian permasalahan penyebaran tenaga guru yang merata baik di perkotaan maupun di pedalaman.(hms10)