(Dua Dari Kiri) Asisten I Setdakab Kutai Barat Saat Pimpin Rakor Tower SUTT. Kominfo Fds.kutaibaratkab.go.id
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Rapat koordinasi (Rakor) tentang pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 15 KV Melak – Kota Bangun, rakor yang di fasilitasi oleh Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Kutai Barat tersebut dipimpin Asisten I Setdakab Kutai Barat, Camat Siluq Ngurai, Camat Muara Lawa, Camat Damai, Camat Bongan dan PT. PLN serta perwakilan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Di ruang diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Kamis, 27 Februari 2020.
PLN (Persero) terus berupaya meningkatkan dan mambangun jaringan kelistrikan ke seluruh wilayah kaltim, hal ini dilakukan dengan perencanaan pembangunan SUTT 15 KV Melak – Kota Bangun. Beroperasinya SUTT 15 KV sepanjang 167 Kilo meter tersebut membuat system kelistrikan Kota Bangun-Melak menjadi satu kesatuan (interkoneksi) dan akan memperkuat system kelistrikan di Kabupaten Kutai Barat.
Namun dalam pembangunan tapak tower jaringan dihadapkan dengan berbagai kendala pembebasan lahan dan sebagian tapak tower masuk ke wilayah konsesi perusahaan pertambangan dan Perkebunan Kelapa Sawit. PT. PLN (Persero) berencana membangun 479 tower dengan panjang jalur 167 kilo meter dan melewati daerah Kecamatan Bongan, Siluq Ngurai, Muara Lawa, Damai, Jempang dan Sekolaq Darat, sementara tower yang bebas bangun baru 34 tower. Untuk tower yang melewati perusahaan berjumlah 179 tower, meliputi perusahaan PT. Pirman Ketaun Perkasa, PT. Anekareksa International, PT. Energy Batu Hitam, PT. Gunung Bayan Coal, PT. Lonsum dan PT. Farinda Bersaudara.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kestra Setdakab Kutai Barat Misran Efendi mengatakan, pemerintah daerah berharap penyelesaian pembebasan lahan yang masuk dalam pembangunan tower SUTT 15 KV ini dapat clear and clean sehingga pembangunan bisa segera dilakukan oleh pihak PT. PLN, karena kebutuhan akan ketersediaan pasokan listrik merupakan kebutuhan dasar.
“Apalagi di Kabupaten Kutai Barat masih banyak kampung yang belum memiliki jaringan daya listrik, pemerintah daerah siap membantu dan memfasilitasi bilamana dalam pembebasaan lahan mengalami hambatan,” menurutnya. Kominfo Fds










