Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH.,MH menandatangani MoU Antara Pemerintah Kabupeten Kutai Barat Dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur. Foto : Aryo (Diskominfo).
Kominfokubar-Sendawar. Untuk mencapai opini terbaik dari BPK-RI (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak ada pelanggaran, pelanggaran hukum yang bersifat Tindak Pidana Korupsi di seluruh OPD.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Inspektorat melakukan penandatangan MoU nota Kesepahaman serta sosialisasi manejemen resiko dan SPIP, MoU yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kutai Barat bersama dengan kepala BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan timur. Turut mendampingi sekretaris daerah beserta segenap jajaran kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, bertempat di Auditorium Aji Tulur Jejengkat ( ATJ ) komplek perkantoran sendawar Senin 30/01/2023.
Penandatanganan MoU dan sosialisasi manejemen resiko serta SPIP ini diharapkan dapat meningkakan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian interen dilingkungan pemerintah daerah, oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan dengan BPKP ini dapat memberi dampak serta pembinaan yang berkelanjutan.
Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH.,MH dalam sambutan dan arahanmya mengatakan, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, bersama kita dapat menyadari bahwa BPKP mempunyai peran dan fungsi yang sangat urgen dan vital terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Memahami hal tersebut maka sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi setinggi-setingginya karena melalui optimalisasi, sinergitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan BPKP merupakan bagian upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Merujuk hal tersebut Pemerintah telah menggiatkan sejumlah program kemitraan dengan BPKP yang mana salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan pagi hari ini, yaitu pembaharuan MoU mengenai Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang masa berlakunya pada tahun 2021 yang lalu. Mengingat tujuan dan harapan yang merupakan hasil akhir dari MoU ini membawa pada perolehan langkah strategis yang berarti dalam memajukan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kabupaten Kutai Barat.
“Maka saya berharap kedepan kita semua tanpa terkecuali dapat mendukung terlaksananya point-point penting baik apa yang menjadi “Hak dan Kewajiban” kedua belah pihak yang dijabarkan dalam MoU ini. Hal ini demi terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mana hal ini juga sebagai wujud suksesnya pelaksanaan misi pemerintah periode 2021-2024 pada butir ke ketiga, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih dan Akuntabel. Harap bupati.
Lebih lanjut ia juga berterimakasih partisipasi BPKP dalam membantu penyelengaraan pemerintahan yang bersih di Kutai Barat. “ Saya Mengapresiasi dan sangat berterimakasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjalin sinergitas serta kemitraan dalam MoU. Sumbangsih Bapak Ibu sekalian merupakan bukti nyata dalam mendukung terwujudnya Hari Esok Kutai Barat yang lebih baik kedepannya dan semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat, pertolongan, perlindungan dan penyertaan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja, produkitifitas serta karya nyata kita demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Barat melalui percepatan dan suksesnya pembangunani.” Pungkasnya.
Penulis : Aryo. Editor : E.Akin.










