Berita

Kiri Bupati Kutai Barat saat membuka Rakor Pra Ujian Sekolah Berstandar Nasional.Kominfo Wln.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pada jenjang SD/MI, SMP dan MTs di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat menyelenggarakan rapat koordinasi pra pelaksanaan ujian tingkat SD dan MI, SMP DAN MTs, tahun pelajaran 2019/2020. Dipimpin Bupati Kutai Barat didampingi Kepala Disdikbud Kutai Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra Setdakab Kutai Barat, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setdakab Kutai Barat, Jajaran Disdikbud dan Pengawas SD/Mi dan SMP/MTs, serta Kepala Sekolah se-Kutai Barat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Kabupaten Kutai Barat. Kamis 13 Februari 2020.

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, Sistem pendidikan merupakan suatu komponen yang penting karena dapat memberikan arah proses kegiatan kependidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Penyelengaraan ujian nasional merupakan suatu bentuk ujian yang diamanatkan atau dibawah pengawasan yang didesain untuk mengambarkan tingkat pencapaian keseluruhan sistem pendidikan bukan untuk pencapaian individu tertentu.

“Di Indonesia pelaksanaan ujian nasional tecatat telah beberapa kali mengalami perubahan sistem ujian, alasan yang mendasari perubahan ini adalah evaluasi dan penyempurnaan sistem ujian nasional yang terus dilakukan agar tingkat pencapaian keseluruhan sistem pendidikan dapat lebih baik dan  hasil dari ujian nasional nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan sejauh mana mutu dan kualitas pendidikan yang telah berjalan,” jelas Bupati.

“Pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak didik melalui proses belajar mengajar dan kegiatan Rakor yang dilaksanakan hari ini hendaknya dapat dijadikan sebagai Forum untuk menyatukan pemahaman dalam rangka suksesnya pelaksanaan ujian sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta media monitoring dan evaluasi persiapan perlaksanaan ujian ditiap sekolah di Kabupaten Kutai Barat agar dapat berjalan dengan sukses,”Bupati menambahkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat Silvanus Ngampun memaparkan, persiapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) pada jenjang SD/MI, SMP dan MTs di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Udang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Permendikbud nomor 0051/p/bnsp/xi/2019 tentang prosedur oprasional standar (POS) penyelenggaraan ujian nasional tahun pelejaran 2019/20.

Sementara tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rakor pra pelaksanaan ujian sekolah (US) dan ujian nasional (UN) adalah untuk mensosialisasi permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang  penyelanggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional, Memberi pemahaman/penyamaan persepsi tentang penyelenggaraan ujian sekolah untuk jenjang SD/SMP, Kemerdeka Belajar yang memiliki 4 pilar ; USBN tahun 2020 akan diganti dengan ujian Asesmen diselenggarakan oleh sekolah (guru dan sekolah lebih merdeka menilai hasil belajar siswa), UN tahun 2020 dilaksanakan untuk terakhir kalinya dan pada tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetisi Minimun dan Survey Karater dengan penilaian melalui Litrasi, Numerasi dan Karakter. Kemudian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengakomodasikan ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah.

“Terkait pelaksanaan jadual Ujian Sekolah tingkat SD/Mi yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei Tahun 2020, Ujian Sekolah tingkat SMP/MTs dilaksanakan pada tanggal 06-13 april 2020, dan untuk Ujian Nasional di tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan pada hari yang jatuh pada Senin – Rabu tanggal 20 -22 April 2020, Jelasnya. Kominfo Wln.

Petugas Dan Siswa Sedang Lakukan Perekaman E.KTP Pelajar Tingkat SMA.

Kominfokubar-SENDAWAR, Dalam menyukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan pilkada serentak tahun 2020. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kutai Barat lakukan pelayanan perekaman KTP – Elektronik ‘jemput bola’ kepada pelajar tingkat SMA yang per Januari 2020 ini sudah 17 tahun dan menjelang per-september 2020 berusia 17 tahun sudah terdata sebagai pemilih pemula. Berlangsung di sekolah SMA Negeri 2 Sendawar. Kamis, 13 februari 2020.

Dalam melakukan perekaman, pihak sekolah SMAN 2 Sendawar menyediakan satu ruangan kelas XII untuk di pergunakan, meskipun dilakukan pada jam sekolah, perekaman berlangsung lancar dan tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar disekolah. Kegiatan perekaman tersebut disdukcapil Kutai barat mengerahkan tenaga sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang operator perekaman, 1 orang verifikator, dan 1 orang koordinator.

Sekretaris Disdukcapil Kutai Barat Florence Rombe menjelaskan, bahwa latar belakang pelayan dengan sebutan jemput bola didasari oleh surat edaran menteri dalam negeri dengan nomor 478/17952/DUKCAPIL tertanggal 28 September 2018 perihal perekaman jemput bola.

“Jadi kegiatan jemput bola ini, merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan kepada masyarakat untuk produk administrasi kependudukan, sesuai instruksi dari surat edaran Kemendagri,”terangnya.

Ditambahkannya, pelayanan jemput bola itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan, dan upaya peningkatan partisipasi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sehingga perlunya mengurus administrasi kependudukan untuk menjadi pemilih.

“Gerakan GISA juga menyadarkan mereka bahwa mereka harus punya data yang benar, supaya kedepan tidak mengalami kesulitan menjalankan aktivitas ditengah masyarakat seperti menggunakan hak pilihnya dipilkada Kutai Barat mendatang, mereka ini pemilih pemula tetapi masih aktif disekolah,” tuturnya.

Untuk dapat dilayani perekaman yang dimulai pukul 09.00 WITA hingga pukul 15.55 Wita, tercatat 134 orang Siswa-siswi, dengan diwajibkan membawa dokumen pendukung berupa fotocopy Kartu kelurga dan fotocopy akta kelahirannya. Siswa-siswi yang perekaman sudah berusia 17 tahun, diperkirakan paling lambat 23 februari 2020 sudah menerima KTP elektronik melalui pihak sekolahnya.

Dalam agendanya, disdukcapil akan melakukan pelayanan perekaman tingkat SMA secara jemput bola di 16 kecamatan dengan sasaran sekolah SMA negeri. Dan saat ini disdukcapil telah melayani  2 kecamatan yaitu kecamatan Jempang dan kecamatan muara Lawa. Kominfo dos.

Para peserta mengikuti materi Pelatihan Seni budaya Kriya dan Musik. Kominfo Lsr.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam Rangka meningkatkan Kompetensi Guru, Sebanyak 80 Guru mengikuti Pelatihan Guru Seni Budaya, Kriya dan Musik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat yang dilaksanakan di SMPN2 Sendawar, Rabu 12 Februari 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Silvanus Ngampun mengatakan, dengan diadakannya pelatihan ini para guru Seni Budaya, Kriya dan Musik diharapkan mampu mengembangkan materi kepada siswa-siswi disekolah masing-masing sesuai kompetensi yang dimiliki. “Saya harap dengan dilaksanakan kegiatan ini semua guru memahami dan tahu budaya daerahnya sendiri serta dapat mengajarkannya kepada anak didiknya disekolah masing-masing,” ungkapnya.

Ketua Panitia pelaksana Missa menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari dan sudah dimulai sejak Selasa 11-15 Pebuari 2020 dan pelatihan ini diikuti oleh guru tingkat SD, SMP dan MTS se-Kabupaten Kutai Barat tahun 2020. Dengan jumlah guru SD 40 orang dan guru SMP/MTS 40 orang.

Lebih lanjut Missa menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru tingkat SD, SMP DAN MTS khususnya Mata Pelajaran (Mapel) Seni Budaya.

“Kegiatan ini menghadirkan 2 Narasumber yaitu Elisabet Fatmawati dan Muttaqim, dengan materi dan praktek. Hal ini bertujuan agar terwujudnya seorang guru seni budaya yang mampu berpikir kreatif yang dapat memahami budaya daerahnya sendiri, ” pungkasnya. Kominfo Lsr.

(Kiri) Sekda Kutai Barat Serahkan Dokumen Tanggapan Eksekutif Terhadap Raperda Inisiatif DPRD. Kominfo Dos. Kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat menyampaikan rancangan peraturan daerah inisiatif pada sidang rapat paripurna tanggal 20 Januari 2020 lalu.  Di tempat yang sama, Pemerintah Kutai Barat menyampaikan tanggapan terhadap Raperda inisiatif DPRD Kutai Barat pada rapat paripurna VI Masa sidang I Tahun 2020. diruang sidang utama  DPRD Kutai Barat. Rabu 12 Februari 2020.

Bupati Kutai Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Kutai Barat, Yacob Tullur menyebutkan, Rancangan peraturan daerah inisiatif tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah melalui DPRD Kutai Barat dalam mendukung proses pembangunan di Kutai Barat.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD dengan 5 Raperda inisiatifnya, setelah membaca raperda inisiatif tersebut dan mengingat perlunya regulasi untuk mengatur tatanan di masyarakat, Selaku eksekutif sangat mendukung atas pengajuan raperda inisiatif tersebut, hal ini menunjukan eksekutif dan legislatif menpunyai komitmen yang sama,” ungkapnya.

“Untuk itu tindaklanjut dan bahasan bersama oleh pansus eksekutif dan pansus legislatif dapat dilaksanakan secara komprehensif agar dalam penyusunannya lebih memperhatikan peraturan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam implementasinya dapat menjadi payung hukum yang kuat,” terangnya.

Adapun Raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kutai Barat ialah Raperda tentang kegiatan penyaluran bahan bakar, pengawasan penyaluran tabung gas LPG, pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pelestarian warisan budaya.

Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, H. Aula yang memimpin sidang rapat paripurna VI masa sidang I Tahun 2020, diikuti sebanyak 16 anggota DPRD Kutai Barat mengatakan, tanggapan pemerintah ini akan dibahas dan ditanggapi dalam sidang paripurna berikutnya. Kominfo Dos.

Rapat Koordinasi persiapan penyediaan lahan Pembangunan Markas Brimob di Kutai Barat. Kominfo Fds.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Asisten I Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesra Setdakab Kutai Barat, memimpin rapat koordinasi persiapan penyediaan lahan peruntukan pembangunan Markas Korps Brigade Mobil (Brimob) di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Asisten I Setdakab Kutai Barat, Misran Efendi mengatakan, sejak awal Pemerintah Kutai Barat sangat merespon positif pembangunan Mako Brimob, dan tetap pada komitmen awal untuk terus memperjuangkan penyediaan lahannya termasuk persiapan markas brimob sementara, untuk pengamanan pilkada yang digelar pada tahun 2020 ini.

Penyediaan lahan tersebut membutuhkan proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kutai Barat akan mengupayakan baik proses administrasi, penyiapan lahan dan hal-hal lain yang diperlukan bagi terwujudnya penyediaan lahan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskannya keberadaan Mako Brimob itu memberi nilai tambah yang sangat bermanfaat bagi keamanan  dan ketertiban masyarakat Kutai Barat, yang pasti pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung mulai dari Pemerintah Kampung, Kecamatan dan pihak-pihak yang memiliki lahan.

Sementara menurut Polres Kutai Barat Roy Satya Putra mengatakan, Keberadaan mako brimob ini nantinya dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas). Dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mempasilitasi rencana pembangunan Mako Brimob ini. Harapannya penyediaan lahan Mako Brimob tersebut membutuhkan lahan sekitar 5 ribu hektar, untuk dibangun markas berimob dan tempat latihan.

Sehingga dalam keadaan yang mendesak tidak lagi menunggu Brimob dikirim dari Balikpapan akan tetapi dalam waktu singkat apabila terjadi kerusuhan dan peristiwa lainnya dapat diatasi dengan cepat. Kominfo Fds.

Rapat Koordinasi  membahas tindak lanjut surat dari Komnas HAM RI. kominfoAry. diskominfo.kutaibaratkab.go.id

 KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pemerintahan Setdakab Kutai Barat melaksanakan rapat koordinasi tindaklanjuti surat Komnas HAM RI,  tentang permintaan penjelasan atas perkembangan pengaduan masyarakat Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung terkait tuntutan ganti rugi lahan relokasi PT KEM tahun 1990-1991, rapat yang dipimpin Asisten I Setdakab Kutai Barat, para pihak dan perangkat daerah yang terkait, membahas beberapa pokok permasalahan antara lain seperti hak-hak yang harus diberikan kepada korban relokasi lahan. Selasa, 11 Februari 2020.

Asisten I Setdakab Kutai Barat Misran Efendi mengatakan, pemerintah akan mempelajari semua dokumen dan keterangan para pihak terkait, kemudian akan sesegera mungkin untuk memberikan surat tanggapan terkait hal ini dan diharapkan semua pihak untuk dapat aktif memberikan saran dan masukan terkait fakta dan data agar dapat diperoses.

Sementara menurut manejer PT.HLKL Gregorius Palon yang sekarang bertugas mengelola dan menjaga kawasan Ex.PT.KEM  mengatakan, tuntutan masyarakat dalam rentang tahun 1990 – 1991 sudah diselesaikan, adapun dari pihak masyarakat saat itu diwakili oleh LKMTL atau Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Tambang dan Lingkungan.

Dijelaskan lebih lanjut, “setelah semua proses berjalan dan selesai pihaknya bersama unsur pemerintah, LKMTL dan lembaga adat telah malakukan sosialisasi dan pelaporan kebeberapa kementrian dan lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri, Komnas HAM RI, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelasnya

Dan saat ini dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pemerintah Kutai Barat untuk dipelajari sebagai acuan untuk menanggapi surat Komnas HAM RI ini, apabila ada masyarakat yang belum puas dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan kesepakatan terdahulu,” tambahnya.

Sementara itu tokoh masyarakat Sukur Benaq mengatakan, masyarakat telah menerima semua hasil penyelsaian tersebut dan menganggap sudah selesai seperti pernyataan berikut ‘kami masyarakat telah menerima semua hasil penyelsaian yang telah disepakati oleh masyarakat dan pihak perusahaan dan sudah anggap selesai,  “saya ini juga termasuk masyarakat yang menuntut dulu tapi sekarang sudah selesai semuanya,” jelasnya. kominfo Ary

Rapat pembentukan panitia pengukuhan Pengurus Baru KNPI Kutai Barat.kominfo Lsr.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam Rangka Konsolidasi dan persiapan pengukuhan pengurus periode 2019-2022, DPD KNPI Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat pembentukan panitia pelantikan, di Sekretariat DPD KNPI Kutai Barat, Busenis Tinggi Diraja Sendawar. Rabu, 11 Februari 2020.

Kegiatan rapat yang dipimpin Ketua KNPI Kutai Barat Canassius Arjan didampingi Sekretaris, Bendahara, Ketua OKK dan hadir jajaran pengurus DPD KNPI Kutai Barat. Dan UM Eriyanto Jayapati terpilih sebagai Ketua Panitia pelaksana, Wakil ketua Marthin Manalu, Sektetaris Fransiska Oktavia dan Bendahara Eramsyah.

Ketua KNPI Kutai Barat Canassius Arjan mengatakan, “Setelah menerima SK kepengurusan dari DPD KNPI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), maka kita laksanakan rapat dalam rangka menyusun kepanitiaan pengukuhan pengurus KNPI Kutai Barat 2019-2022,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan pada rapat pertama ini, “disepakati bahwa pelantikan pengurus KNPI Kutai Barat 2020-2023, akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020 yang akan datang dan akan dilaksanakan di ruang Auditorium Aji Tullur Jejangkat (ATJ)  akan dihadiri 350 kaum milenial,” ungkapnya.

Pengurus KNPI nanatinya akan menjalankan program kerja pada tahun 2020 ini yaitu ada 12 program atau kegiatan unggulan. “Saya mau program ini berdampak untuk kaum muda dan masyarakat luas dan Program ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda/i Kutai Barat dalam menyongsong Ibukota Negara (IKN),” harapnya.

UM Eriyanto Jayapati yang terpilih sebagai Ketua Panitia pelaksana, akan membentuk beberapa seksi yang bertanggung atas beberapa bidang atau kegiatan pelaksanaan pelantikan itu nantinya.

Ditambahkan oleh Sekretaris KNPI Kutai Barat Fahruzjiansyah mengharapkan, agar seluruh anggota dapat meningkatkan konsolidasi, dan kalau ada permasalahan dibicarakan dalam internal organisasi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. “Tetap semangat dan mari membangun KNPI Kutai Barat,” tukasnya. Kominfo Lsr.

Tenggah Kasi KS dan KK, serahkan SK Pengukuhan Anggota Saka Kencana.kominfo Lsr.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Sebanyak 25 Dewan dan anggota Saka Kencana dilantik dan dikukuhkan. Sebagai anggota diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak (DP2KBP3A) diruang Pertemuan DP2KBP3A. Rabu 12 Fenruari 2020.

Kepala Dinas DP2KBP3A Yohana menjelaskan, hari ini telah dilaksanakan pelantikan 25 Dewan Saka Kencana beserta Orientasi Pendidikan Kependudukan dengan diikuti sebanyak 60 peserta dari SMA Sederajat.

Diterangkannya tujuan kegiatan ini ialah mewujudkan visi dan misi DP2KBP3A melalui Saka Kencana terutama misi dari Keluarga Berencana (KB) Nasional, dihadiri Narasumber Waka Binawasa Kwarcab Kutai Barat.

“Saka Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat. Maka melalui kader inilah selaku perpanjangan tangan dari DP2KBP3A,” jelasnya didampingi Kabid KB, KS & PP, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Kasi KS dan KK.

Lebih lanjut Kepala Dinas DP2KBP3A mengharapkan dengan adanya tenaga kader dan orientasi yang telah dilaksanakan peserta, dapat memahami dan menghindari masalah-masalah kependudukan sedini mungkin serta dapat berbagi informasi kepada keluarga beserta lingkungannya.

“Saya ucapkan selamat bagi 25 kader yang telah dilantik, dan tetap semangat untuk menjalankan perannya dimasyarakat maupun dilingkungannya. semoga informasi kependudukan ini bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran kedepannya,”pungkasnya. Kominfo Lsr.

Kabid Kebersihan dan Persampahan saat memberikan keterangan kepada media.kominfo Lsr.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dalam upaya penanganan masalah sampah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kutai Barat, melakukan evaluasi melalui rapat rutin dengan para anggota bawahannya guna meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani masyarakat.

Melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Kabupaten Kutai Barat Sabransyah menjelaskan “Disperkimtan Kutai Barat senentiasa berupaya meningkatkan derajat kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat guna terwujudnya Kutai Barat yang sehat dan bersih, kita selalu melakukan evaluasi secara rutin serta pembinaan dengan para anggota yang ada dilapangan,” terangnya.

Dikatakan lebih lanjut dalam menangani sampah dan kebersihan tim melakukan evaluasi setiap sebulan sekali. Dan  kepada para sopir untuk disiplin dalam bekerja, agar sampah tetap bisa diatasi. “Sampah ini fluktuatif tidak tetap dan selalu berubah, kadang waktu musim buah banyak sampah, dan juga musim hiburan atau kawinan sampah pasti selalu bertambah,”bebernya.

Untuk  saat ini kendaraan truk pengangkut sampah hanya 10 unit, ditambah pik up 3 unit, total ada 13 unit, terbagi diempat kecamatan, Barong Tonggkok ada 5 unit, Linggang Bigung ada 2 unit, Sekolaq Darat ada 2 unit dan Melak 1 Unit. Sedangkan Pik Up yang 3 unit menangani daerah perkantoran.

“Kendala yang dihadapi saat ini ialah unit kendaraan untuk pengangkut sampah masih sangat terbatas, pengangkutan sampah akan terhambat apabila ada kerusakan dari salah satu unitnya, namun para anggota sudah memaksimalkan sarana yang ada agar sampah tidak menumpuk dan bisa teratasi,”tandasnya. Kominfi Lsr

(Depan kiri) komisioner KPU Kutai Barat saat berikan materi sosialisasi.kominfo Mdn.kutaibaratkab.go.id

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Barat lakukan sosialisasi kekecamatan dan kampung terpencil, tentang tata cara dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati di Kutai Barat mendatang. Di Kampung Perigiq, Kecamatan Jempang. Kamis 6 Februari 2020.

Ketua KPU Kutai Barat Arkadius Hanye mengatakan, kegiatan sosialisasi ini di lakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman secara utuh mengenai tahapan pemilukada ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat pemilih.

Lebih lanjut Ketua KPU mengungkapkan, “selain itu sosialisasi ini juga dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilukada mendatang hingga kedaerah terpencil,” ungkapnya menambahkan.

Selain itu masyarakat juga mendapatkan sosialisasi aturan serta pengawasan pemilu oleh anggota komisioner bawaslu Kutai Barat dengan pemahaman itu masyarakat dapat mengetahui tatacara dan aturan pemilu yang benar sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh mengenai informasi yang salah dan tahapannya.

Salah seorang warga kampung perigiq Hyohana Hekiya menyebutkan, kegiatan ini sangat membantu masyarakat pemilih ataupun penitia pemilihan dikampung dengan mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup mengenai tahapan  pemilu, sehingga dalam pelaksanaan dapat meminalisir kesalahan. Kominfo Mdn.