Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Upaya Menanggulangi Krisis Pangan Di Kutai Barat

Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Upaya Menanggulangi Krisis Pangan Di Kutai Barat

Bupati Kutai Barat FX. Yapan saat membuka dan memberikan arahan pada rakor penyaluran CPP. Foto : Reynaldi (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar,  Bupati Kutai Barat hadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Rangka Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah di Kecamatan dan Kampung yang terletak di Kutai Barat di Ruang Rapat Koordinasi lantai tiga, Kamis 06/04/2022.

Bantuan Pangan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan serta meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin rawan pangan dan gizi.

Penyelenggaraan penyaluran  CPP untuk pemberian bantuan pangan merupakan upaya untuk pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi,  bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat di Kutai Barat yang telah memenuhi syarat untuk diberikannya bantuan.

Bupati Kutai Barat FX. Yapan  sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berkerja keras untuk kegiatan ini dan Ia berharap selalu ada koordinasi yang baik antara Perum Bulog Cabang Samarinda dengan Dinas Ketahanan Pangan dan para Camat agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Semoga di tahun berikutnya bantuan seperti ini terus bisa berlanjut dan kalau bisa di perbanyak lagi kuota berasnya agar masyarakat Kutai Barat yang tidak dapat di tahun ini, di tahun yang akan dapat merasakannya.” Imbuhnya.

Sementara itu Direktur Bulog Cabang Samarinda Maradona Silvister Singal mengatakan bantuan yang di berikan sebanyak 71.920 kg Beras yang di berikan oleh Perum Bulog Cabang Samarinda  akan di limpahkan ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat untuk di bagikan kepada Masyarakat melalui Camat-Camat di setiap Kecamatan dan Kampung di Kutai Barat.

“Harapannya Bantuan pangan  ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga Penerima Manfaat dalam pemenuhan pangan,” Ujarnya.

Penulis : Reynaldi.    Editor : E.  Akin.

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Barat Pemilihan Umum Tahun 2024,

Kominfokubar-Sendawar. KPU Kabupaten Kutai Barat Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Barat Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Kesbangpol, Prokofimda, PPK dan Bawaslu seKutai Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BP3D. Rabu, 05/04/2023.

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kesbangpol Suwito, berharap  kegiatan ini  tentunya  dapat mengantisipasi adanya pemilih yang belum terdaftar dan mewujudkan pemilih yang berkualitas,  sebab penyelenggaran pemilu mendatang  diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi dalam mendukung langkah gerak pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

Bupati Juga berpesan berdasarkan data pilkada pada tahun 2020 bahwa Kubar memiliki DPT sebanyak 113.794 orang dan yang menggunakkan hak pilihnya jika diprosentasekan sebesar 71,14%. Hal ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kemudian kedepan ini dapat memaksimalkan jumlah DPT serta benar-benar menggunakkan hak pilihnya.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022,  yang mana pemilih disusun menurut pemutakhiran susunan pemilih, mulai dari pemilih baru, pemilih potensial atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), pemilih tidak memenuhi syarat, serta perbaikan data pemilih.

Kemudian Bupati juga  mengingatkan bahwa kita wajib mensukseskan pemilu mendatang berdasar Asas LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil), sehingga masyarakat memilih dan menunjuk Pemimpin yang masyarakat inginkan dan dipercaya sesuai  harapan seluruh masyarakat Kutai Barat.

Sekali lagi jalinan sinergitas yang kita laksanakan dapat mendukung agenda ini berjalan dengan lancar agar masyarakat yang merupakan warganegara Indonesia di Kutai Barat yang memenuhi kriteria dapat terdata dengan akurat dan valid.” tambahnya.

Penulis  : Andreas.    Editor : E.  Akin.

 

Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

Bupati Kab. Kubar FX Yapan saat memberikan arahan pada Bimtek Serta Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023. Foto : Welin (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Organisasi menggelar Sosialisasi Sistem Kerja dan Bimbingan Teknis Serta Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 yang dibuka langsung Bupati Kutai Barat FX Yapan dengan didampingi Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Kelola Laksana Kementrian PAN/RB Ngalimun, serta dihadiri segenap para Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bertempat digedung Auditorium Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Selasa 04/04/2023.

Bupati Kabupaten Kutai Barat FX Yapan menyampaikan, Melalui kegiatan ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan teristimewa memenuhi Misi Pembangunan 2021-2024 Butir Ketiga yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel.” Ungkapnya

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun  2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, kegiatan hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peta Proses Bisnis bagi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat guna mendukung pencapaian visi dan misi  Pembangunan berdasarkan RPJMD.

Peta proses bisnis ini sangat bermanfaat antara lain, mempermudah untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, kemudian Memiliki standar pelaksaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Lebih lanjut FX Yapan mengatakan, Kita harus optimalkan bersama pemahaman mengenai peta proses bisnis ini, karena merupakan salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, hal ini sangat penting dimana hal ini merupakan bagian dari penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan.

“Melalui Sosialisasi, Bimtek dan Workshop ini, perwakilan OPD serta 82 unit layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang hadir saya harap seusai kegiatan ini dapat segera mengimplementasikannya terkait penyusunan dan pelaksanaan peta proses bisnis. yang selanjutnya diharapkan para OPD mampu menyusun peta proses bisnis atas kewenangannya sesuai kebijakan yang berlaku, dan saling bersinergi dalam mendapatkan data-data dari hasil survey yang valid dan akurat di setiap sektor guna menyusun perencanaan. Mari kita satukan tekad, langkah, mental dan sinergitas melalui peran sertanya masing-masing demi terwujudnya Hari Esok Kutai Barat Lebih Baik Dari pada Hari Ini.” Pungkasnya

Penulis : Welin.  Editor :  E.  Akin.

Badan Pusat Statistik (BPS) Merilis Inflasi Pada Bulan Maret 2023 Mencapai 4,97 Persen  Secara Tahunan

Badan Pusat Statistik (BPS) Merilis Inflasi Pada Bulan Maret 2023 Mencapai 4,97 Persen Secara Tahunan

Asisten II Rakhmad mengikuti rakor melalui zoom metting di ruang Rapat Eksekutif Lt. III Kantor Bupati Kutai Barat. Foto : Natasya Dhea (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar.  Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2023 melalui Zoom Metting yang dilaksanakan di Ruang Rapat Eksekutif Lt. III Kantor Bupati Kutai Barat, dihadiri Asisten II Rakhmad dan Beberapa OPD terkait, Selasa, 04/04/2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan inflasi pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 4,97 persen dari 5,47 persen pada Februari 2023. Penyumbang inflasi tahunan di antaranya komoditas bensin, beras, rokok, tarif angkutan udara, dan bahan bakar rumah tangga.

Adapun wilayah yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Tual (7,49 persen) dan terendah di Merauke (3,17 persen).

“Secara umum dari 90 kota, seluruh kota mengalami inflasi secara tahunan. Dan terdapat 26 kota yang mengalami inflasi tahunan yang lebih rendah dari inflasi nasional,” ucap Ismartini.

Kendati demikian, inflasi secara bulanan mengalami kenaikan tipis dari 0,16 persen pada Februari 2023 menjadi 0,18 persen pada Maret 2023. Ismartini juga mengingatkan Maret 2023 ini bertepatan dengan bulan Ramadan 2023.

Menurutnya, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai pada Ramadan ini di antaranya tarif angkutan udara, daging, dan bawang merah meskipun inflasi Ramadan 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum kondisi Maret 2023 di Kalimantan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung dengan Inflasi sebesar 0,93% dengan komoditas yang memiliki andil terbesar adalah Tarif Air Minum PAM, Ikan Segar, Beras, Bensin, dan Cabe Rawit, tambahnya.

Inspektur Jendral Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw menyebutkan “ Kami dari seluruh teman-teman  kementerian lembaga yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dimana atas jerih payah kita bersama kita berusaha sekuat-kuatnya berupaya agar inflasi kita turun, dan harus  diwaspadai berkaitan dengan situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini harga-harga bergejolak upaya-upaya kita jangan sampai kendor dan ini akan terus sampai sekitar 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri oleh sebab itu upaya-upaya antisipasi tetap kita lakukan bersama bahkan lebih kuat lagi sehingga tujuan yang kita harapkan untuk menjaga stabilitas harga  dapat tercapai “ Tandasnya melalui zoom metting.

Kendati demikian, Tomsi Tohir Balaw  memprediksi inflasi pada tahun ini akan mengalami kenaikan dengan tingkat yang moderat. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi masyarakat seiring perbaikan perekonomian.

Menurutnya, inflasi masih tetap dapat terkendali sepanjang tidak menggerus daya beli masyarakat. Namun, ia menyarankan pemerintah tetap waspada dalam menjaga ketersediaan barang dan jasa,  terutama pangan dan energi,” Tambahnya.

Penulis : Natasya Dhea.  Eitor : E.  Akin.

Tanggapan Pemerintah Terhadap 5 Raperda Inisiatif DPRD Kutai Barat

Tanggapan Pemerintah Terhadap 5 Raperda Inisiatif DPRD Kutai Barat

DPRD Kutai Barat menyerahkan Raperda inisiatif kepada Wakil Bupati Kutai Barat H. Ediyanto Arkan. Foto : Welin (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat H. Edyanto Arkan menyampaikan tanggapan mengenai Raperda inisiatif DPRD melalui Rapat Paripurna VI Masa Sidang I tahun 2023 DPRD Kutai Barat, yang bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat. Selasa, 04/04/2023.

Menurut Edyanto Arkan, setelah menyimak dan memperhatikan Nota penjelasan Raperda inisiatif 13 Maret 2023 yang  lalu, Pemerintah Kubuapten Kutai Barat menyambut baik terhadap kerja keras DPRD khususnya Badan pembentukan peraturan Daerah, yang telah membantu pembangunan hukum.

Raperda yang diajukan DPRD yaitu pertama fasilitas pembangunan kebun masyarakat, kedua Divestasi saham perusahaan pertambangan di Daerah, ketiga Penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kubar, keempat Pelestarian dan perlindungan kayu langka dan bernilai ekonomis dan kelima Pemberdayaan masyarakat dan pelestaraian ritual adat.

Edyanto Arkan mengakatakan, mengingat pentingnya produk hukum ini maka Pemerintah sangat mendukung pengajuan Raperda ini untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama oleh pansus eksekutif dan pansus legislatif.

“Saya harap Dinas, Badan, atau perangkat daerah yang terkait  untuk selalu aktif dalam proses pembahasan agar dalam penyusunan Raperda tersebut bisa mewujudkan pembentukan peraturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutkan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan sehingga bisa menjadi payung hukum.” Pungkasnya.

Penulis : Welin.  Editor : E. Akin.

Rapat Pembahasan Kegiatan  Penurunan Emisi Karbon Kutai Barat Tahun 2023

Rapat Pembahasan Kegiatan Penurunan Emisi Karbon Kutai Barat Tahun 2023

Pelaksanaan Rapat pembahasan kegiatan Forest Carbon Partnership Facility ( FCPF ) penurunan emisi karbon Kabupaten Kutai Barat 2023. Foto : Rahmadani (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Rapat pembahasan kegiatan Forest Carbon Partnership Facility ( FCPF ) penurunan emisi karbon Kabupaten Kutai Barat yang dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suhardi, dihadiri BKAD, BP3D, dan OPD yang terkait yang dilaksanakan di Ruang Diklat Lt.III Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Selasa, 28/03/2023.

Kegiatan yang  diusulkan  tahun 2012 yang lalu baru direalisasikan di tahun 2023. Adapun untuk emisi karbon ini sebenarnya anggaran subtitusi pertukaran yang artinya Indonesia menjaga hutannya untuk penurunan emisi karbon dunia maka dari apa yang Indonesia lakukan diberikanlah anggaran semacam pertukaran manfaat. Ungkap Kabag SDA Setkab Kutai Barat Rita mengawali kegiatan rapat.

Kemudian pemaparan materi kegiatan  FCPF disampaikan Merisa dari BP3D  yang berisi  Komponen Progam untuk penggunaan anggaran karbon yang pertama Tata Kelola Hutan dan Lahan baik itu perizinan kemudian masyarakat adat dan perencanaan desa, yang kedua Penguatan Pembinaan Hutan dan Lahan memperkuat kapasitas KPH mungkin ada beberapa tidak ada kewenangannya di Kabupaten tapi di Provinsi dan ada Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Bidang Perkebunan dalam hal ini Dinas Pertanian, yang ketiga yakni mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Perizinan mungkin dalam hal ini tidak ada kewenangan Kabupaten, kemudian yang keempat Alternatif Berkelanjutan Untuk Masyarakat didalam hal ini yang berperan banyak adalah DPMK dan juga LH ada Perhutanan Sosial didalamnya, dan yang kelima ada Manajemen Pemantauan Program baik itu koordinasi dan pengelolaan program, pemantauan dan evaluasi komunikasi program. Jelas Merisa.

Dalam arahannya Staf Ahli Bidang Pemerintahan Suhardi berharap agar semua OPD penerima anggaran FCPF agar selalu berkoordinasi dan ada komunikasi yang baik sehingga kegiatan tidak overlap. Kemudian pertanggungjawabannya harus benar-benar sesuai dengan aturan mengingat anggaran yang dialokasikan kegiatan ini cukup besar.

Untuk diketahui OPD yang  terlibat dalam kegiatan Forest Carbon Partnership Facility ( FCPF ) penurunan emisi karbon Kabupaten Kutai Barat berdasarkan komponen program, BP3D, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, DPMPK, Dinas Perikanan, Bagian SDA Setkab, Bagian Ekonomi Setkab dan Diskominfo.

Penulis : Natasya Dhea.   Editor : E. Akin.

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Diskominfo Kutai Barat

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Diskominfo Kutai Barat

ASN dan Non ASN Diskominfo saat menerima layanan IKD Disdukcapil  di ruang rapat DIskominfo Lt. II. Foto : Rahmadani (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Barat menerima kunjungan Disdukcapil tentang penerapan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh ASN, Non ASN di lingkup Pemerintah Kutai Barat dan seluruh masyarakat Kutai Barat, kegiatan yang diadakan di Dinas Kominfo Lantai 2 ruang rapat. Senin, 27/03/2023.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mobile yang menyediakan sarana  dan menampilkan dokumen berbentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan Smartphone. Dengan Aplikasi ini KK dan KTP dapat di akses kapanpun dan dimanapun selama ada internet.

Disdukcapil Kutai Barat Anastasius Jimi  menjelaskan Di era canggihnya penggunaan Aplikasi Digital ID, Disdukcapil mulai menyediakan pelayanan digitalisasi kependudukan agar memudahkan penggunaan untuk menyimpan dokumen Identitas Kependudukan secara Digital

Dengan adanya digitalisasi ini memudahkan masyarakat untuk menyimpan dokumen fisik secara digital melalui Smartphone.” Tuturnya.

Kemudian di beberapa Bank, Bandara, dan Hotel sudah dapat menerima Digital ID kependudukan dan rencana Disdukcapil kedepannya akan menyediakan anjungan Dukcapil Mandiri maka akan dapat mencetak KTP dan KK di Anjungan Dukcapil Mandiri dengan men-scan QR code.

Dikatakannya lebih lanjut bahwa Disdukcapil  Kabupaten Kutai Barat menargetkan 25% dari Jumlah wajib KTP sudah melakukan perekaman (Print reader record atau card printed) yang dapat digital ID, dan jumlah target Disdukcapil pada tahun 2023 sebanyak 31.000 NIK/Penduduk yang harus sudah berdigital ID, dan untuk penggunaan Smartphone suport 8 keatas dan untuk IOS dan iPhone tidak dapat karena masih dalam penjajakan tim teknis pusat dan untuk yang tidak memiliki smartphone maka akan masih melakukan pendataan secara fisik.

Penulis : Rahmadani.  Editor : E.Akin

Peresmian Pasar Ramadhan Melak

Peresmian Pasar Ramadhan Melak

Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan bersama masyarakat Kec. Melak saat membuka festival ramadhan kecamatan Melak, Foto : Natasya Dhea (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Acara peresmian Pasar Ramadhan Melak yang dilaksanakan di Shelter Melak Pasar Olah Bebaya, Pada acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan, Camat Melak Maulidin Said, Perwakilan Bank KaltimTara, Kapolres, Dinas Pariwisata, OPD, dan Masyarakat Melak. Berlangsung di Simpang Tiga Tambak Malang Melak, Kamis, 23/03/2023 sore.

Camat Melak Maulidin Said menyampaikan, Pasar Ramadhan di tahun 2023 kita buka 2 kelompok pasar disebelah kiri yang berada di depan Shelter Melak ada Pasar Ramadhan dan di arah Pelabuhan ada juga Pasar Ramadhan. Dan ini kami merasa berbangga bahwa di tahun 2023 ada peningkatan perekonomian yang biasanya tidak berjualan sekarang mulai berjualan artinya ada modal untuk  menjalankan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan  keuntungan.

“Kami disini melaksanakan acara Pasar Ramadhan ( Festival Ramadhan ) dengan Dinas Pariwisata kemudian Bank KaltimTara dan Pemerintah  Kecamatan Melak yang diberikan satu amanah atau suatu perintah untuk menjadi tuan rumah dalam rangka Festival Ramadhan tahun 2023 1444 Hijriyah.” Tuturnya.

Untuk diketahui Didalam acara Festival Pasar Ramadhan akan diadakan kegiatan seperti Lomba Adzan, lomba Fashion Muslim, lomba Hafiz Al-Qur’an, lomba ceramah, dan lomba kue bahari. Untuk kategori lomba diperuntukan bagi anak Tk hingga SD dan dari hari Senin sampai Jumat akan diisi oleh kawan-kawan liveshow untuk menyampaikan suatu kegiatan live music dengan nuansa realigi kemudian untuk Sabtu-Minggu ada kegiatan lomba khusus.” ungkap Maulidin  lebih lanjut.

Ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan yang mana ada beberapa lomba yang memang tujuannya ke anak-anak karena kami beranggapan bahwa anak-anak pesertanya otomatis orang tuanya juga hadir dan otomatis juga ikut meramaikan dan intinya dengan adanya beberapa festival yang diadakan saat ini tentunya  meningkatkan kreatifitas masyarakat Kabupaten Kutai Barat dibeberapa daerah. Kami mempunyai moto bahwa satu kampung one village one destination, one district more destination. Dengan adanya festival-festival yang kita laksanakan ini merupakan salah satu tujuan wisata, wisata bukan hanya objek wisata tetapi wisata belanja juga merupakan objek wisata dampaknya sangat dirasakan oleh kita semua terutama bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku usaha, pelaku IKM dan lainnya yang ujungnya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat menuju Kutai Barat lebih baik daripada hari ini. Tutur Yuyun Kadis Pariwisata menambahkan.

Kemudian dalam sambutannya Wakil Bupati Kutai Barat H. Ediyanto Arkan mengatakan,  Hari ini kita melihat ada kemasan lain yaitu bersamaan dengan adanya hiburan-hiburan dan juga perlombaan-perlombaan tidak ada lain ini adalah bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah SWT.

“Jadikanlah kegiatan kita ini sebagai kegiatan ibadah,  Insya Allah Rahmat dan Berkah-Nya akan menyertai kita. Saya harapkan semangat ini bisa menimbulkan Inovasi, kreativitas dalam usaha kuliner dan inilah saatnya masyarakat menunjukan kemampuan mereka, apabila didalam bulan Ramadhan ini pasar Ramadhannya bagus tidak ada salahnya untuk mencoba terus dipasarkan diluar bulan Ramadhan.” Ungkap Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan.

Penulis : Natasya Dhea.   Editor : E. Akin.

Musrenbang Kabupaten Kutai Barat 2023 Untuk RKPD 2024

Musrenbang Kabupaten Kutai Barat 2023 Untuk RKPD 2024

Sekdakab Kubar Ayonius menandatangani berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kutai Barat 2023 untuk RKPD 2024. Foto : Rahmadani (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Dalam rangka mensinergikan proses perencanaan secara politik, teknokratik, parsitipatif, kebijakan dari atas (top down policy) dan perencanaan dari bawah (bottom up planning), dengan harapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat tersusun berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuam Nasional. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Agung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Kantor Bupati Kubar. Selasa, 22/03/2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ayonius menyampaikan tentang tata cara evaluasi pembangunan daerah tentang RKPD sebagai salah satu tahap proses dalam rangka penyusunan rencana kerja daerah pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023, dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Empat prioritas pembangunan,  Pertama peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing terwujudnya transformasi SDM lokal yang kompeten, adaptif dan inovatif.

Kedua, peningkatan kualitas konektivitas wilayah untuk menunjang proses transfer pengetahuan dan adopsi inovasi serta menghubungkan antar sumber daya lokal.

Ketiga, peningkatan daya saing dan perluasan daerah ekspor sektor-sektor unggulan dan potensial.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan melalui kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mengolah sumberdaya lokal di wilayahnya,” Terang Ayonius (Sekda) dalam sambutan Bupati Kutai Barat FX Yapan.

Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Barat Aula menyampaikan Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD merupakan amanat perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya penyusunan awal rancangan RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja PD, dalam satu tahun yang nantinya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Kubar.

“Selain itu, dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah (PD), kunjungan kerja DPRD serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan pada Musrenbang Kutai Barat 2023. Tutur Aula lebih lanjut.

Untuk diketahui Pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kubar melalui fraksi DPRD Kubar 2024 berjumlah sekitar 168 kegiatan. Diantaranya, 48 kegiatan dari Fraksi PDI-Perjuangan, 18 dari Fraksi Golkar, 51 dari Fraksi Hanura, Nasdem dan Perindo, 29 dari Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera dan terakhir dari Fraksi Demokrat berjumlah 18 kegiatan.

Diakhir kegiatan dilakukan penadatanganan secara simbolis perwakilan Bappeda Provinsi, bapedda dan litbang kabupaten Kubar, wakil DPRD, kepala Dinas Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, kepala BKAD, camat Damai, Polres Kubar, Kodim 0912 Kubar, kepala BPS kubar, Bank Kaltimtara Sendawar, KONI Kubar, Ketua MUI Kubar, Ketua STB, dan Koordinator WWF  yang menandatangani berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kutai Barat 2023 untuk RKPD 2024.

Penulis : Rahmadani.     Editor : E. Akin.

Penyampaian LKPJ  Pemkab Kubar Tahun Anggaran 2022

Penyampaian LKPJ Pemkab Kubar Tahun Anggaran 2022

Sekdakab Kubar Ayonius menyerahkan LKPJ Pemkab Kutai Barat tahun 2022 kepada Anggota DPRD Kubar. Foto : Reynaldi (Diskominfo).

Kominfokubar-Sendawar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius, membacakan sekaligus menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kubar Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, di Ruang  Sidang Utama Gedung DPRD, Selasa 21/03/2023.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 berisi gambaran penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun berkenaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang berisi laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mana mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir.

“Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Barat di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.” Tandas Ayonius.

Lanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kutai Barat atas LKPJ Bupati Kutai Barat akhir tahun anggaran 2021 yang secara lengkap di uraikan dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kutai Barat Tahun Anggaran 2022.

Sinegritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan seluruh stakeholder pembangunan serta didukung DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam upaya mensejahterakan masyarakat, juga telah menghasilkan berbagai prestasi pembangunan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada segenap Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Juga pada seluruh stakeholder pembangunan atas peran sertanya dalam mendukung dan menjaga kondusivitas wilayah serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.” Ucap Ayonius mengakhiri penyampaian laporannya.

Penulis : Reynaldi.      Editor : E.  Akin

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Tel – +62 (545) 455564

Email – pemda@kutaibaratkab.go.id