Berita

(Kiri) Kadis Kominfo Kutai Barat saat Pimpin rapat penyusunan Restra. Foto: Firdaus (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun jangka menengah daerah, dan tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat Mobilala menerangkan, Rencana Strategi (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan menjadi acuan kerja setiap bidang dan seksi, maka perlu dilakukan penyusunan dan penyelarasan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan, guna mendukung visi misi Bupati dan wakil Bupati Kutai Barat terpilih periode 2021-2026. Jum’at ( 12/03)

Diterangkannya lebih lanjut, “Selain mengidentifikasikan sesuatu yang krusial, mana yang menjadi usulan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah, juga memetakan program kegiatan yang menjadi prioritas utama dengan mengacu kepada Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tersebut,” terangnya.

Menurutnya, ktika membahas Renstra tidak terlepas dari aturan-aturan diatasnya seperti permendagri, Kepres dan RPJMD Kabupaten Kutai Barat tahun 2021-2026, yang didalamnya terdapat Visi Misi dari Kepala Daerah terpilih itu menjadi landasan dan acuan  dalam penyusunannya, kemudian dilakukan penjabaran untuk rencan kerja setiap tahun.

“Harapan kita ini semua dapat mengakomodir segala bentuk kebutuhan dimasyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo sehingga kedepan menjadi lebih baik,”pungkasnya.

Sementara menurut kepala Subagian Program dan Keuangan Diskominfo Senica menyampaikan, penyusunan Renstra dalam rangka menindaklanjuti rapat sebelumnya dan sampai saat ini sudah masuki pembahasan di Bab IV berupa pengisian rencana program, kegiatan dan pendanaan untuk lima tahun kedepan.

“Terkait penginputan kita di bagian program sifatnya hanya mengkomfilasi dan menginput, dengan harapan Renstra 2021-2026 nantinya selaras dengan apa yang telah kita rencanakan dan sesuai dengan Visi Misi kepala daerah terpilih,” terangnya.

 

Penulis: Firdaus, Editor: Hermanto.

(Tengah) Kadistan Kutai Barat, saat meninjau lokasi Kelompok Tani Maju Jaya Bersama. Foto: Aris (Hmspro-Setdakab)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Dinas Pertanian Kutai Barat mengharapkan, sedikitnya 5 kelompok tani Peternak Sapi di Kutai Barat dapat memproduksi sapi pedaging untuk  pemenuhan daging sapi di Kabupaten Kutai Barat. Dan secara mandiri dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat terutama bagi kelompok tani lainnya.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Petrus mengatakan, dengan terbentuknya lima kelompok tani penggemukan sapi yang berada di Linggang Bigung, Keay, Lambing, Muara Lawa dan Bongan. Nanti selama setahun dapat memenuhi kebutuhan 1600 ekor sapi di Kutai Barat.

Diterangkannya bahwa untuk Kutai Barat sendiri masih memerlukan kurang lebih 1600 ekor sapi setiap tahunnya, sementara saat ini hanya tersedia 100-200 ekor sapi, untuk pemenuhan kebutuhan sapi yang didatangkan dari luar Kutai Barat.

Oleh sebab itu dengan adanya kelompok tani tersebut melalui CSR PT Pertamina sudah mendistribusikan bantuan sebesar Rp 2,1 Miliar kepada kelompok tani Maju Jaya Bersama. Dengan dana tersebut dipergunakan kelompok tani untuk membangun fisik kandang, pembelian sapi pejantan yang digemukkan dan pakan sapi serta obat-obatan.

“Ini merupakan tindak-lanjut pelaksanaan MOU Kemitraan Peternak Penggemukkan Sapi Unit Kutai Barat Bersama Koperasi Ternak Berkah Salama Jaya Kalimantan Timur dan PT Pertamina,” beber Kadistan.

Petrus jelaskan bahwa saat ini sudah ada satu kelompok tani yang berjalan, dan empat kelompok lagi masih dalam persiapan/penyelesaian kandang. “Saat ini memang baru satu kelompok yang berjalan, oleh sebab itu sangat diharapkan empat kelompok tani yang tergabung dalam MoU bisa mempercepat proses pembangunan kandang agar bisa segera diselesaikan,”pesantnya.

Dan dari lima kelompok yang ikut dalam MoU kelompok tani Maju Jaya Bersama yang lebih dahulu mendapatkan bantuan, dan dari hasil kunjungan dilapangan kelompok tani tersebut akan membangun kandang tambahan untuk memperluas serta menambah arel pakan/kebun rumput

Lebih lanjut dikatakannya bahwa kelompok tani sudah memiliki manajemen yang lengkap, yakni seperti menimbang sapi setiap hari untuk mengetahui kemajuan berat badan sapi, chopper/mesin pencacah penggiling rumput dan fermentasi rumput serta pelayanan medis.

“Dan hasil dari evaluasi lapangan langsung, dari target 120 ekor sapi yang ada baru 116 ekor jadi masih ada kekurangan 4 ekor sapi yang akan segera dikirim, dan untuk fasilitas sudah memadai dan dibangun sesuai standar. Tetapi hanya perlu pembenahan untuk pemanfaatan limbah untuk dijadikan pupuk organik,” sebutnya didampingi Sapriansyah Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kutai Barat.

Dari sisi kelembagaan kelompok tani tersebut sudah memiliki kekompakan yakni saling  bergotong royong membangun kandang, menyediakan pakan dengan penjadualan melakukan pengambilan pakan.

“Kita sangat berharap lima kelompok yang ada bisa berhasil, diluar peternak mandiri sehingga peternak yang ada di kampung-kampung bisa melihat peluang dan bisa bergabung dengan memberikan bibit kepada kelompok tani,” harapnya.

Ditambahkan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kutai Barat Sapriansyah, program penggemukan sapi ini dapat membuka peluang kepada para petani untuk mengembangkan Hijauan Makanan Ternak (HMT).

“Karena selama ini para petani hanya mengambil rumput untuk pakan ternak, dimana kadar protein kebutuhan makan sangat kecil, jika kita mengembangkan HMT maka petani akan diuntungkan dengan pertumbuhan sapi yang cepat, oleh sebab itu menanam HMT memiliki peluang jika dipotong tumbuh lagi, begitu juga banyak lahan tidur di Kutai Barat yang bisa kita manfaatkan/kontrak untuk menanam HMT,” pungkasnya.

 

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

(Paling Kiri) Asisten III Setdakab Kutai Barat, saat membuka sosialisasi. Foto: Andreas (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Menindak lanjuti surat edaran Bupati Kutai Barat dan pokok pemikiran DPRD tentang penginputan renja perangkat daerah tahun anggaran 2022, Pemerintah Kutai Barat Melalui Badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah melaksanakan sosialisasi melalui zoom meeting dengan semua perangkat daerah dan kecamatan di Kutai Barat yang berlangsung di kantor BP3D Kutai Barat. Selasa, (09/03)

Assiten III Setdakab Kutai Barat Achmad Sofyan mengatakan, tahapan yang sudah dilakukan saat ini masuk dalam tahap perencanaan karena tahun ini, mengawali kegiatan untuk SIPD. Sehingga perlu sosialisasi karena mekanisme ditahun 2022, terkait dengan pokok pikiran DPRD memang selama ini secara maksimal menyesuaikan terhadap SIPD ini.

Kegiatan sosialisasi ini, selain sebagai tempat untuk bisa saling berdiskusi saling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh perangkat daerah dilapangan karena pendekatan perencanaan itu sendiri  melalui proses demokratis, persuasif, politis, top-down dari 4 proses tersebut. Langkah yang laksanakan saat ini adalah gabungan dari semua proses tersebut.

“Saat ini kita telah melaksanakan musrembang dikampung dan kecamatan, itulah awal dari semua tuntutan-tuntutan pembangunan yang pada tahun 2022 merupakan bagian yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kita 5 tahun kedepan,”harapnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan tempat untuk menyamakan persepsi karena SIPD ini merupakan sistem yang melalui proses perencanaan terjadwal supaya betul-betul secara efektif waktu yang terbatas bisa berjalan lancar, rencana kerja pemerintah daerah yang sebentar lagi akan dilakukan  dan di musyawarahkan diminggu ketiga bulan Maret ini,  merupakan bagian dari proses input menyeluruh.

“Kita sadari bahwa renja-renja perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musrembang kecamatan itu semua masuk disistem. Tentu ini yang diharapkan bisa berjalan lancar secara menyeluruh karena ada juga kesulitan yang lain seperti jaringan internet yang bagus dimasing-masing daerah sehingga waktu yang diberikan sekitar 20 hari bisa digunakan secara baik untuk saling berbagi informasi perangkat daerah sehingga bisa mendapat solusinya,”jelasnya.

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto 

(Dua dari Kiri) Wakil Bupati Kutai Barat, Saat pimpin rapat. Foto: Aryo (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Untuk terus menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah Kutai Barat melalui Badan kesatuan bangsa dan politik (KESBANGPOL) menggelar rapat penyusunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kutai Barat periode 2021-2024. Yang dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Barat, dan dihadiri Kemenag Kutai Barat, perwakilkan perangkat daerah terkait, pengurus organisasi keagamaan, dan tokoh – tokoh masyarakat, berlangsung di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Senin, (08/3).

Wakil Bupati Kutai Barat H.Edyanto Arkan dalam arahanya mengatakan, FKUB adalah forum yang sangat strategis dalam mengelola tatanan kehidupan bermasyarakat karena dapat menyentuh disemua lapisan masyarakat dan tidak terpaku hanya pada kelempok tertentu saja. “Demikian pula peran FKUB telah kita rasakan selama ini, dengan terjaganya toleransi antar umat beragama di Kutai Barat,” terangnya.

“Kedepan kondisi ini harus terus dijaga dan dioptimalkan melalui FKUB sebagai leading sektornya dapat terus menjadi penyejuk dan perekat kerukunan antar agama. semoga hal yang telah dicapai ini hendaknya ditingkatkan agar toleransi antar agama dan keberagaman semakin kuat,”harapnya.

Selanjutnya Setdakab Kutai Barat Ayonius mengungkapkan, sebagai mitra pemerintah FKUB selain dapat mengarahkan dan membina umat beragama agar untuk menjaga kondusifitas Kutai Barat, namun juga dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dan terukur, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah, agar tidak terjadi penolakan-penolakan seperti yang terjadi di daerah lain,” harapnya.

Terkait susunan organisasi FKUB telah ditetapkan berdarsarkan peraturan-peraturan Permendagri dan  menteri agama sehingga dalam melaksanakan mekanisme pemilihan serta penetapan anggota akan terus mangacu pada aturan tersebut.

Penulis: Aryo, Editor: Hermanto

Kepala Kampung Geleo Asa, saat menunjukan meter air bersih. Foto: Lilis (diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan utama oleh setiap individu ataupun masyarakat, untuk keperluan sehari-hari dan umumnya didapatkan dari aliran air alam atau yang disediakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun berbeda bagi warga kampung Geleo Asa, ketersediaan air bersih bagi masyarakat wilayah Kecamatan Barong Tongkok ini, sudah tersedia dengan pengelolaan secara mandiri air bersih dari sumber mata air alam pegunungan. Dimana pengelolaan air bersih tersebut dianggarkan melalui Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BumKa).

Petinggi Geleo Asa Omosogianto menjelaskan, program air bersih ini telah dibangun sejak tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2017 yang dikelola oleh Bumka Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok dengan mengunakan anggaran dana desa.

Diterangkannya bahwa “air bersih tersebut bersumber dari  mata air pengunungan yang berjarak 2 kilo dari perkampungan, yang airnya ditampung diatas gunung lalu dialirkan ke rumah warga kampung,” jelasnya.

“Untuk pengeloaan diserahkan Bumka kampung Geleo Asa, seperti; pemeliharaan dan operasionalnya. Jikalau ada kerusakan Bumkalah yang memperbaiki mulai dari pipa yang pecah terkena kayu maka Bumkalah yang ganti,”ungkap petinggi, saat  diwawancara, Sabtu (6/3) .

Dipaparkannya bahwa masyarakat Geleo Asa yang kampungnya berjumlah 230 Kepala Keluarga (KK) dengan penduduk sebanyak 720 jiwa tidak memakai air bersih dari PDAM. Ketersediaan air bersih tersebut cukup murah bagi masyarakat hanya Rp 1000 /meter kubik (Pergentong/1000 liter).  Dengan rincian perbulannya dihabiskan sekitar 500-600 liter kubik atau 5-6 gentong perbulan tergantung dari pemakaian masyarakat itu sendiri.

“Untuk biayanya ditentukan sesuai hasil kesepakatan suara masyarakat kampung, melalui musyawarah akhirnya menjadi seribu rupiah per gentongnya hingga sekarang,” jelasnya.

Menurut Omosogianto selain air bersih Bumka juga mengelola koperasi pinjam untuk masyarakat kampung Geleo Asa yang membutuhkan dana darurat untuk keluarga yang sakit. Koperasi Pinjam ini sudah berjalan dan berkembang,” bebernya.

Lebih lanjut dijelaskannya ada pula kegiatan pembersihan jalan usaha tani yang perlu dipangkas/dipotong agar landai memudahkan masyarakat melewatinya, dan kegiatan penataan bibit ikan dimana program ini untuk membantu perekonomian masyarakat Geleo Asa.”tegasnya.

Menurut salah satu masyarakat yang juga staf Bumka, pernah mengikuti pelatihan bagaimana cara mengelola ikan, setelah dipraktekkan dan berhasil hingga ingin mengerakkannya dikampung untuk membantu kebutuhan ketersediaan ikan dan meningkatkan ekonomi warga.

“Sistimnya mengelola mulai dari penetasan, pemeliharaan hingga dijual, yang terbuka bagi masyarakat yang mau memelihara ikan, semuanya bersumber dari Dana Desa (DD). Setelah itu ditampung oleh Bumka dan mencari pembeli dari luar dengan pembinaan dari Dinas Perikanan untuk membimbing,” pungkasnya.

 

Penulis: Lilis, Editor: Hermanto

(Dua dari Kiri) Bupati Kutai Barat, Saat pimpin rapat. Foto: Firdaus (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Daerah Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan melakukan rapat terkait pemanfaatan jalan Kabupaten untuk aktivitas Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO) oleh Perusahaan Sawit  di wilayah Kabupaten Kutai Barat, berlangsung diruang diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Jum’at (05/3).

Bupati Kutai Barat FX. Yapan saat memimpin rapat mengatakan, Pemerintah Daerah tiap tahun menganggarkan perbaikan jalan, namun kondisi jalan tidak bertahan lama akibat aktivitas truk-truk angkutan TBS dan CPO melebihi tonase yang sudah diatur dan persoalan ini sudah berlangsung lama.

“Karena itu perusahaan sawit harus ikut memelihara jalan dan berkoordinasi dengan Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pemeliharan jalan ini, sebab jalan merupakan akses untuk kita semua, dan sudah menjadi tanggungjawab kita semua juga untuk memelihara dan perbaikannya,” jelasnya

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan “jika semua aturan dijalankan dan dipatuhi dengan baik, perusahaan memiliki komitmen yang baik pula, tentu perbaikan dan pemeliharaan jalan tidak mengikis anggaran pemerintah setiap tahunnya, untuk memperbaiki dan merawat jalan yang dilalui perusahaan kebun sawit,” tegasnya.

Terkait persoalan ini Bupati meminta Sekretaris Daerah dan Dinas terkait untuk memeriksa dan menganalisis dampak lingkungan (Amdal), Standar Operasional Prosedure (SOP) pengangkutan TBS dan CPO serta perijinan perusahaannya.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kutai Barat Ridwai menyampaikan, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat baik yang datang langsung kekantor DPRD maupun saat berjumpa masyarakat saat reses, rata- rata menyampaikan keluhan kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan TBS dan CPO perusahan perkebunan Sawit.

“Dengan adanya investasi perkebunan Sawit masyarakat disekitar lahan dan pemilik lahan bisa merasakan manfaatnya, bukan malah sebaliknya; adanya investasi perkebunan masyarakat di sekitar dan pemilik lahan tidak terdampak baik,” tegasnya.

“kerusakan jalan merupakan persoalan klasik, banyak sekali kerusakan jalan yang ditimbulkan dari aktivitas pengangkutan TBS dan CPO yang sangat membahayakan pengendara lainnya, hal ini diperparah apabila musim penghujan, seperti kondisi jalan di kecamatan Mook Manar Bulatn,” terangnya.

Sementara Perusahaan Sawit melalui perwakilannya menyambut baik saran dan masukan dari Pemerintah Daerah dan pihaknya siap bekerjasama dengan Dinas Terkait DPUPR dalam hal perbaikan jalan, sehingga adanya perkebunan sawit di Kutai Barat dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak Perusahaan.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan, Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Porkofimda), Pimpinan dan manajemen Perusahan Sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Penulis: Firdaus, Editor: Hermanto